PEBRI/RADAR DEPOK REKAM ABSEN: Guru SMA di Kota Depok melakukan perekaman absen finger print yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat di SMA Negeri 2 Depok, Kamis (29/12).
yamaha-nmax

 

REKAM ABSEN: Guru SMA di Kota Depok melakukan perekaman absen finger print yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat di SMA Negeri 2 Depok, Kamis (29/12). PEBRI/RADAR DEPOK

DEPOK – Sebanyak 500 pendidik dan tenaga kependidikan dari 13 SMA negeri dan 4 SMK negeri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), resmi hijrah bertugas ke Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat. Selain itu, mereka juga melakukan absen sidik jari via finger print, yang dipantau Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jabar, di SMA Negeri 2 Depok, kemarin (29/12).

Hal ini terkait pengalihan pengelolaan jenjang SMA dan SMK di kota/kabupaten Jabar, yang kini di kelola Pemprov Jabar. Mulai dari aset hingga pegawainya tidak lagi dikelola pemerintah daerah.

Petugas Perekaman Finger Print BKD Provinsi Jawa Barat, Muhammad Jefri mengatakan, nantinya data para guru SMA dan SMK berstatus PNS di Kota Depok, akan masuk ke dalam sistem absensi online. Meskipun di Kota Depok sudah menerapkan absensi online dan ada datanya, tetapi pihaknya ingin memperbaharui data tersebut. Dengan begitu, PNS jadi terukut kinerjanya di seluruh daerah.

“Tetapi, untuk penerapan absensi online dari Pemprov Jawa Barat masih belum diketahui. Karena untuk pengadaan alat absennya di sekolah-sekolah belum dilakukan. Semoga saja secepatnya,” ucapnya.

Jefri menjelaskan, tentunya akan dikhawatirkan jika alat finger print dari Provinsi Jawa Barat belum keluar, bisa merugikan pendidik dan tenaga kependidian terutama dalam penilaian kinerja mereka. Karena, absen menjadi salah satu ukuran dari keaktifan kinerjanya. BKD Provinsi Jawa Barat pun akan kesulitan untuk melihat kinerjanya.

“Semoga cepat ada pengadaan dari Pemprov Jawa Barat untuk alat absen finger print. Jadi, mereka yang beralih ke Disdik Provinsi Jawa Barat adalah guru, pengawas dan petugas TU di sekolah,” terangnya.

Terkait dengan kesejahteraan, Jefri belum bisa memastikan apa yang didapat lebih baik saat menjadi PNS di kota/kabupaten atau ketimbang di Provinsi Jawa Barat. Karena, tunjangan-tunjangan dari tiap kota/kabupaten di Jawa Barat berbeda-beda. Tetapi, tentu saja akan ada perbedaan kebijakan saat menjadi PNS di Pemprov Jawa Barat.

“Kalau untuk gaji memang sudah sesuai golongannya, tetapi untuk tunjangan melihat kebijakan nanti,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Disdik Kota Depok, Siti Chaerijah mengatakan, masa serah terima dari Pemkot Depok ke Pemprov Jabar telah berlangsung sejak 30 September 2016. Tetapi, Oktober hingga Desember 2016 menjadi masa transisi. Maka, di masa transisi ini Disdik Kota Depok tidak melakukan mutasi dan promosi untuk guru dan kepala sekolah.

Lebih lanjut Siti menjelaskan, kedepannya Kota dan Kabupaten Bogor serta Kota Depok dijadikan satu regional untuk pengelolaan SMA dan SMK. Dan sementara ini, kantornya berada di SMK Negeri 1 Cibinong.

“Saya belum tahu, nantinya akan menjadi UPT, kantor cabang atau kantor wilayah. Tetapi, yang pasti Kota dan Kabupaten Bogor serta Kota Depok menjadi satu wilayah,” terangnya.

Terkait dengan peralihan SMA dan SMK ke Pemprov Jawa Barat, maka strutktur organisasi di Disdik Kota Depok, juga mengalami perubahan. Dimana, nantinya akan ada empat bidang, yang diantaranya bidang pendidikan dasar, bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, bidang pendidik dan tenaga kependidikan serta bidang sarana dan prasarana.

“Jadi nantinya bidang pendidikan menengah dan kejuruan sudah tidak ada, tetapi muncul bidang baru, yakni pendidik dan tenaga kependidikan,” terangnya.

Sementara itu, Guru SMA Negeri 5 Depok, Henny Novianty menuturkan, beralihnya pengelolaan ke Provinsi Jabar, diharapkan menjadi lebih baik lagi dalam penanganannya. Meskipun di Kota Depok sudah termasuk baik. Henny yang sudah menjadi PNS selama tujuh tahun ini, tidak khawatir dengan peralihan ini. Karena, harus dijalani dahulu untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya setelah peralihan.

“Ini tentunya menjadi kabar baik untuk guru di Kota Depok dan mungkin untuk wilayah lainnya. Jangan berfikir jauh dulu, tetapi jalani saja,” katanya. (peb)