yamaha-nmax

 

Nana Shobarna, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Bidang Keuangan dan Logistik.

 

DEPOK – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Bidang Keuangan dan Logistik, Nana Shobarna mengatakan, verifikasi faktual KPU untuk Partai Politik (Parpol), sejauh ini masih menunggu instruksi pusat.

Untuk diketahui, verifikasi dilakukan sebagai persipan parpol menghadapi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden pda 2019 mendatang.

“Kami masih menunggu intruksi dari pusat,” kata Nana, kepada Radar Depok.

Nah saat ini, pihaknya sedang  melakukan persiapan dalam pelaksaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat di 2018. Contohnya, melakukan rapat koordinasi (rakor).

“Persiapan untuk Pilgub baru sebatas rakor (internal KPU Depok). Kita sudah menjalankan rakor ini sejak beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Selain mempersiapkan Pilgub dan verifikasi faktual kata Nana, pihaknya juga tengah melakukan beberapa persiapan atas perubahan undang-undang pilkada menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 2016.

Nantinya, kata dia, kabupaten dan kota akan menyiapakan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk pelaksanaan Pilgub.

“Berdasarkan aturan baru. APK nantinya menjadi ranah KPU kota/kabupaten, bukan lagi KPU provinsi,” bebernya.

Untuk anggaran Pilgub, menurutnya, masih dalam tahapan pembahasan dalam rapat koordinator. Dirinya pun berharap, Pilgub mendatang dapat dilakukan tanpa hambatan apapun. Oleh karena itu, KPU Kota Depok juga harus menyiapkan pelaksanaan Pilgub secara maksimal.

“Kita  melaksanakan Pilgub  di 2018, dananya pun dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kami hanya implementator saja,” katanya.

Sebelumnya, Ketua KPUD Kota Depok, Titik Nurhayati, mengatakan bahwa untuk anggaran Pilgub Jawa Bara diperkirakan Rp1,8 miliar.

“Tapi jumlah itu masih terlalu besar. Karenanya perlu ditekan sedemikian mungkin,” kata Titik. (irw)