yamaha-nmax


PEMBAHASAN : Sidang Paripurna persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Komisi B dan D  di Gedung DPRD Kota Depok, kemarin. IRWAN/ RADAR DEPOK

DEPOK- Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif dari Komisi B dan D disahkan dalam pembahasan sidang paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Rabu (28/12). Dua Raperda tentang Penelolaan Pariwisata Alam dan Ketahanan Keluarga tersebut disahkan, melalui proses pembahasan di Pantia Khusus (Pansus) satu dan tiga.

“Itu diajukan sejak 2015,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kota Depok, T Farida Rachmayati, kepada Radar Depok, kemarin.

Ia mengatakan, setelah disahkan dipembahasan rapat paripurna, dua Raperda itu dikonsultasikan ke pihak Pemerintahan Provisi Jawa Barat (Jabar), sesuai dengan bidang Raperda tersebut.

“Lalu di Perda-kan, sebulan paling cepat,” jelas Politikus PKS itu.

Farida menambahkan, Raperda inisiatif Komisi D tentang Ketahanan Keluarga ada 14 Bab dan 46 pasal. Misalnya sebut dia, pendampingan penyelenggaraan pra nikah, pembangunan keharmonisan keluarga yang meliputi masalah hak kewajiban anggota keluarga dan pasangan suami istri, pembinaan suami dan istri.

“Yang terakhir  kelembagaan penyelenggaraan ketahaNan keluarga,” katanya.  Sedangkan lanjut Farida, Raperda inisiatif Komisi B tentang pariwisata alam ada sembilan Bab dan 39 Pasal.

Sementara itu, Seketaris Pansus satu, Yuni Indriani mengatakan, Raperda inisiatif Komisi B sudah disahkan dalam sidang paripurna.

“Sudah disahkan, tinggal diserahkan ke Provinsi Jawa Barat,” kata Yuni.

Tujuanya Raperda inisiatif Komisi B ini, adalah untuk menjadikan panduan bagi Pemkot Depok dalam hal perencaan pengelolaan perizinan pariwisata alam. Bahkan, kata dia tidak hanya itu saja Raperda itu untuk menjaga kelestarian alam di Kota Depok.

Ada pun isi dari Raperda inisiatif Komisi B yaitu,  pengelolaan potensi  pariwisata alam meliputi, perencanan pariwisata alam pembangunan pariwisata alam dan penyelenggaraan pariwisata alam.

“Kami sudah tenang, tunggu konsultasi ke Provisi Jabar,” katanya. (irw)