FOTO-FOTO: JUNIOR/RADAR DEPOK SIDAK: Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok, Dudi Iskandar, bersama tim Satpol PP Kota Depok saat melakukan razia Warga Negara Asing, beberapa waktu lalu.
yamaha-nmax

 

DEPOK – Pemerintah Kota Depok serius mengawasi keberadaan para pekerja asing, yang masuk ke Kota Depok. Ini ditandai dengan menerjunkan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (Timpora) di setiap kecamatan. Hal itu disampaikan Walikota Depok, Mohamad Idris kepada Radar Depok, kemarin (20/12).

 

Timpora merupakan petugas gabungan dari pemerintah, Imigrasi, Kejaksaan, BNN, TNI, dan kepolisian. Idris menegaskan, pekerja asing sangat rentan masuk Depok karena berdekatan dengan ibu kota negara. Bahkan, Depok sangat cocok dijadikan tempat tinggal.

 

“Kami dan Timpora Depok sudah siap antisipasi (masuknya, Red) warga asing itu,” kata Idris.

 

Timpora bertugas melakukan operasi yustisi ke setiap wilayah yang terindikasi sebagai tempat tinggal pekerja asing. Selain itu lanjut Idris, pihaknya juga tengah melakukan pemetaan dan legalitas terkait kehadiran ormas asing di Kota Depok. Hingga saat ini, melalui kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) belum ada ormas asing yang melapor.

 

“Tetapi sedang dilakukan pemantauan aktifitas ormas asing, terutama FBI yang sudah terdeteksi,” jelas Idris.

 

Meski begitu, adanya ormas asing di Depok, Idris mengaku hanya bisa mengawasi dan membina. Sedangkan kewajiban ormas asing adalah melapor kepada Kesbangpol.

 

“Semua izin dikeluarkan Kemenkum-HAM. Sedangkan kewenangan daerah menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sudah tidak ada lagi sejak terbitnya PP Nomor 59 Tahun 2016,” kata pria lulusan Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, Jawa Timur ini.

 

Terpisah, anggota DPRD Kota Depok, Lahmudin Abdullah mengatakan ketentuan keberadaan ormas asing harus ada izin resmi dari pemerintah. Tapi bila pemerintah daerah harus melalui Kesbangpol, namun hal itu perlu adanya dasar dan memiliki payung hukum.

 

“Kalau FBI memang sudah lama ada, tetapi ormas asing lainnya belum terdeteksi. Saya kira kuncinya di pemerintah,” tegas Lahmudin.

 

Ia berharap, persoalan ini dikawal secara serius, karena Indonesia bangsa yang berdaulat. “Mestinya ada kontrol dan pengawasan, bisa berbahaya. Karena nantinya dia bisa buka akses berbagai masalah bangsa,” tegas Lahmudin. (irw)

 

 

 

Warga Korsel Terbanyak Tinggal di Depok

 

DEPOK Kepala Kantor Imigrasi Kota Depok, Dudi Iskandar menilai jika saat ini Kota Depok belum menjadi salah satu wilayah yang disasar para tenaga kerja asing ilegal. Hal ini sebagai bentuk penegasan adanya kabar yang menyebut jika daerah di Jawa Barat, menjadi sasaran para tenaga kerja asing, khususnya dari Tiongkok.

 

“Saat ini isu tersebut tidak merambah di Kota Depok, terkait dengan para pekerja asing yang ilegal,” ungkap Dudi kepada Radar Depok, kemarin (20/12).

 

Meski begitu, sejumlah langkah antisipatif disiapkan guna mencegah masuknya tenaga kerja asing ilegal. Caranya, kata dia, dengan membangun sinergitas dengan seluruh instansi, baik pemerintah daerah atau lembaga lain, seperti TNI, Polri, BNN, BIN, dan Kejaksaan. “Jadi kami bersinergi untuk mengantisipasi isu-isu adanya pekerja ilegal,” ungkapnya.

 

Ia menuturkan, selama ini untuk pengawasan warga asing, sudah dibentuk satuan khusus yang dinamakan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora).

 

“Jadi memang pengawasan orang asing tidak serta merta hanya fungsi dari Imigrasi saja. Seluruh instansi khususnya pemerintah daerah terlibat aktif dalam melakukan pengawasan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing,” tegasnya.

 

Ihwal keberadaan warga Tiongkok di Kota Sejuta Maulid ini, Dudi mengatakan bahwa jumlahnya sedikit. Sekitar 10 persen dari jumlah warga asing di Depok. “Untuk statusnya ada yang menikah dan sekolah. Kalau pekerjanya tidak terlalu banyak,” ucapnya.

 

Ia menambahkan, merujuk data November 2016, jumlah warga asing yang mendiami Depok cukup banyak. Rinciannya, 790 warga asing pemilik Izin Tinggal Terbatas (ITAS), 123 orang pemilik Izin Tinggal Tetap (ITAP), dan 62 orang pemilik Izin Tinggal Kunjungan (ITK).

 

Jika melihat asal negara, ucapnya, Korea Selatan menjadi penyumbang terbesar warga asing di Depok. Jumlahnya mencapai 418 orang. Kemudian, Jepang 62 orang, Turki 43 orang, India 28 orang, dan Australia dengan 24 orang.

 

“Itu lima besar (warga asing) di Depok berdasarkan kebangsaan,” tambahnya.

 

Kalau jumlah warga asing yang bekerja di Depok. Masih sampai data November 2016, terdata ada sebanyak 202 warga asing. Dari angka tersebut, enam orang bekerja di bidang konstruksi, 62 orang bidang perdagangan, 87 orang bidang perindustrian, sementara 47 orang bekerja di bidang-bidang lain.

 

Dudi menjelaskan, sampai Oktober 2016, tercatat ada sebanyak 73 warga asing yang terkena Tindakan Administrasi Keimigrasian (TKA) atau deportasi ke negara asal.

 

Angka tersebut memang meningkat. Pada tahun lalu, hanya ada sebanyak 47 warga asing yang dideportasi. Mayoritas berasal dari Korea Selatan. “Kesalahannya berupa pelanggaran keimigrasian, mulai dari administrasi sampai overstay,” kata Dudi kepada Radar Depok.

 

Bagi warga asing yang dideportasi, terjerat UU Nomor 6 tahun 2012 tentang Keimigrasian. Dudi mengatakan, dengan jumlah warga asing yang meningkat, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya agar WNA yang masuk ke Depok bisa taat aturan.

 

“Kami melakukan sosialisasi ke kostan dan kontrakan. Pemiliknya diminta bisa melaporkan jika kontrakannya disewa oleh orang asing. Kami minta peran serta masyarakat untuk bisa membantu dalam informasi keberadaan orang asing,” pungkasnya. (jun)