yamaha-nmax

DEPOK Polemik dualisme kepengurusa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) cukup lama berlangsung. Dan sampai kini, belum ada tanda-tanda menemui hasil final.

Setelah sempat adem ayem dengan kepengurusan Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy. Partai berlambang Kabah itu kembali berpolemik. Seteru Romahurmuziy (dalam konflik dualisme), Djan Faridz menang dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pengadilan membatalkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.AH.11.01 yang mengesahkan kepengurusan M Romahurmuziy pada Oktober 2016. Nah imbas polemik ini, kader di wilayah pun merugi. Semisal, tersendatnya aliran Bantuan Politik (Banpol) dari pemerintah daerah.

Salah satu yang merugi ialah DPC PPP Kota Depok. Hampir dua tahun ini mereka tak kunjung menerima Banpol. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, Banpol PPP Depok ditunda, hingga adanya keputusan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (menyoal dualisme).

Penundaan dilandasi turunnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016.

“Surat itu diturunkan pada 25 November 2016 kepada Kesbangpol Jawa Barat, yang lalu dilanjutkan ke Kesbangpol Kota Depok,” kata Dadang kepada Radar Depok, Kamis (22/12).

Pembagian Banpol, kata Dadang, mengacu pada undang-undang tentang bantuan hibah tersebut. Jadi, setiap partai politik (Parpol) yang sudah berbadan hukum, berhak mendapatkan bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD.

“Pembagian Banpol sudah diatur di Peraturan Pemerintah (PP) nomor 5 Tahun 2009,” katanya.

Lebih lanjut, Dadang memastikan jika dana Banpol untuk PPP tidak hilang. Meski sudah dua tahun tak diberikan. Total Banpol yang mestinya diterima PPP (kumulatif dua tahun) sebesar Rp128 juta lebih.

“Jumlah itu (Rp128 juta) dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, dengan 164 ribu suara,” kata Dadang.

Dadang menambahkan jika sejauh ini, di Kota Depok, cuma PPP yang belum mendapat Banpol. Seluruh partai lain sudah menerima.

“Kalau di Depok sebelum cair Banpol PPP. Menunggu adanya putusan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,” tegasnya.

Terpisah, Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Depok, Mamun Abdullah mengaku belum mengetahui surat dari Mendagri soal penundaan Banpol.

Dirinya justru mempertanyakan alasan penundaan Banpol. Pasalnya, menurutnya, PPP kubu Romahurmuziy adalah yang sah sesuai Menkumham.

“Harus ada klarifikasi surat edaran itu. Setahu saya Surat Keputusan yang resmi yang diakui adalah dari Kemenkumham. Itu patokanya,” tandas wakil rakyat Dapil Cinere-Limo-Beji ini. (irw)