yamaha-nmax

DEPOK – Wacana munculnya Organisasi Masyarakat (Ormas) asing di Indonesia, membuat ormas lokal Kota Depok angkat bicara. Intinya mereka tidak setuju.

Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI-Polri (GM FKPPI) Kota Depok, Edmon Johan menjadi salah satu yang menolak.

“Iya gak setujulah, orang asing (Ormas) ada di Indonesia. Kan kita ada undang-undang organisasi di negeri ini,” katanya kepada Radar Depok, kemarin.

Alasan Edmon, karena keberadaan ormas asing di negeri ini bertolak belakang dengan perundangan Ormas dan OKP. Kata Edmon, ormas asing tidak berazaz Pancasila dan Undang-Undang 1945.

“Multi efeknya akan membawa dan mempengaruhi budaya-budaya yang tidak sesuai degan budaya Indonesia. Budaya luar sangat berbeda degan budaya Indonesia,” jelas dia.

Makanya dalam hal ini, dirinya meminta  Pemerintah Republik Indonesia harus segera mengantisipasi akan berkembangnya dan keberadaan Ormas asing tersebut. “Harus ada tindakan yang tegas,” tegasnya.

Pria berkumis ini pun mempertanyakan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016, tentang Ormas Asing yang didirikan di Indonesia. Ia sanksi apakah sesuai atau bertentangan degan Undang- undang Ormas dan OKP atau tidak ?.

Lanjut dia, kalau itu bertentangan maka PP itu, tidak dapat menjadi suatu aturan. Dikarenakan bertentangan dengan undang-undang diatasnya.

“Maka itu dapat dianulir. Keberadaan organisasi asing di Indonesia pasti berdampak negatif terhadap anak bangsa, karena tidak berazaskan Pancasila dan UUD 1945,” bebernya.

Serupa disampaikan Ketua GP Ansor Kota Depok, Abdul Qodir. “Nggak setuju, karena susah dikontrol kalau sampai ada ormas asing hadir di Indonesia,” kata Qodir.

Dirinya pun tidak memungkiri jika sampai mkini saja, masih banyak ditemukan ormas lokal yang tak nurut peraturan perundangan. Apalagi ormas asing nantinya?

“Yang lokal saja banyak yang tidak bisa terkontrol. Harus dikaji ulang saja kalau ada aturan yang memperbolehkan pendirian ormas asing,” tegasnya. (irw)