yamaha-nmax

ilustrasi

 

DEPOK – Rencana pemerintah akan membangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di belakang Pasar Kambing, Jalan Juanda, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Depok terbentur masalah baru. Keladinya, lahan seluas 5000 meter dari pembangunan 143 hektar ternyata lahan garapan, bukan milik RRI.

Dari kisah warga Cisalak, lahan yang menjadi lapangan sepak bola tersebut dikelola Generasi Muda Cisalak (GMS). Sejak 1975, lahan tersebut semakin menyusut. Yang tadinya luasnya mencapai 1 hektar, kini tinggal menyisakan 5000 meter.

“Tadinya, tahun 72 ke bawah, luasnya 1 hektar lebih. Tapi sekarang tinggal 5000-an meter. Itu adalah lahan garapan yang dikelola GMS. Tanah adat,” kata Syafi’i bin Amat (74), salah seorang tokoh masyarakat Cisalak, kepada Radar Depok.

Menurut Syafi’i, seiring berjalannya waktu, menyusutnya lahan karena banyak berdiri rumah warga. Keberadaan rumah di lahan tersebut, ditegaskan Syafi’i, ilegal.

“Siapa yang bilang itu tanah milik RRI? Coba saja cek di BPN Bogor, buku letter c-nya atasnama Saman bin Kimung. Saman itu anak Kolek. Dia yang awalnya ngegarap lahan itu bersama Agus Pellupesy dan Atam. Tapi sekarang semuanya sudah meninggal. Tanah (Eigendom) Verponding itu,” kata Syafi’i.

Dikutip dari situs resmi Sekretarian Kabinet Republik Indonesia, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), pemerintah akan membangun kampus universitas tersebut di  Depok, Jawa Barat, dengan luas lahan sekitar 142 hektar. Diharapkan, pada 2018, kampus UIII tersebut sudah beroperasi dan berjalan dengan baik.

Terkait dengan pendanaan, Kementerian Agama akan menyiapkan anggaran Rp22 miliar pada 2016 ini, yang diperoleh dari penghematan anggaran perjalanan dinas, rapat, dan honor senilai Rp 6 miliar. Sedangkan Rp 16 miliar kekurangannya dimasukkan ke pengajuan penambahan APBNP 2016.

Sementara kemarin, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Syafruddin melakukan pertemuan dengan para cendekiawan Muslim membahas pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Indonesia.

“Pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas pematangan konsep, sosialisasi hingga lahan pembangunan UIII di Indonesia,” kata Cendekiawan Muslim, Komaruddin Hidayat seusai pertemuan itu di Rumah Dinas Wakapolri, Jakarta, Selasa (27/12).

Menurut Komaruddin, salah satu pertimbangan pendirian UIII itu adalah bagaimana Islam di Indonesia yang dikenal moderat bisa berkontribusi pada dunia.

“Justru banyak yang menyarankan pusat studi Islam di Indonesia dengan mendatangkan profesor-profesor bagus kemudian mahasiswa asing dan juga mahasiswa Indonesia untuk belajar di sini,” kata mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Ia juga menyatakan, Wakapolri Syafruddin terlibat aktif untuk ikut membangun UIII tersebut.

“Saat ini sedang tahap satu bagaimana pematangan lahannya, kedua bagaimana pematangan konsepnya dan ketiga sosialiasi pada dunia,” ucap Komaruddin. Ia juga menambahkan, pembangunan Universitas Islam Internasional di Indonesia tersebut untuk menangkal paham radikalisme dalam dunia pendidikan.

Wakapolri Syafruddin mengatakan, dengan adanya UIII diharapkan Indonesia dapat menjadi pusat peradaban Islam di dunia. Untuk mencegah paham radikalisme di dunia pendidikan, pihaknya juga telah bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kementerian Agama, dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

“Sudah banyak programnya, program dari Polri, BNPT masuk ke kampus-kampus, pendidikan menengah, pendidikan dasar itu sudah ada programnya sudah masuk ke kurikulum. Kami juga bekerja sama dengan Kemendikbud, Kemenristek Dikti, Kemenag, dan sebagainya,” ucap Syafruddin.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Hardiono mengaku, belum mendapatkan koordinasi dari Pemerintah Pusat terhadap perencanaan pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia. Hingga kini, pihaknya hanya mendapatkan informasi perencanaan pembangunan tersebut dari sejumlah media.

“Kami belum mendapatkan informasi dari Pemerintah Pusat tentang rencana pembangunan UIII,” ujar Hardiono kepada Radar Depok, kemarin.

Hardiono menjelaskan, seharusnya pemerintah pusat memberitahukan kepada Pemerintah Kota Depok terkait perencanaan pembangunan UIII, baik melalui surat resmi maupun surat elektronik. Menurutnya, Pemerintah Kota Depok telah merencanakan lahan tersebut sebagai ruang terbuka hijau Kota Depok.

Hardiono berharap, sebelum dilakukan pembangunan UIII, Pemerintah Pusat dapat berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemkot Depok tentang rencana pembangunan UIII. Apabila sudah berkoordinasi, Pemkot Depok dapat membantu Pemerintah Pusat guna kesiapan pembangunan, salah satunya tentang perizinan pembangunan.

“Sebaiknya Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Pemkot Depok, sehingga kami mengetahui secara langsung tentang rencana pembangunan UIII,” terang Hardiono.

Kabid Tata Ruang Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok, Herry Restu Gumelar menuturkan, sudah mendengar tentang wacana rencana pembangunan UIII sejak setahun lalu. Namun, hingga saat ini belum ada rekomendasi perizinan pembangunan UIII yang ditangani Distarkim.

“Kami sudah mendengar wacana pembangunan UIII, namun belum mengetahui secara pasti tentang pembangunan UIII,” ucap Herry.

Herry mengatakan, dalam membangun harus ada beberapa mekanisme perizinan yang harus di tempuh. Diantaranya melengkapi persetujuan prinsip, Amdal, Andal Lalin, dan rekomendasi peil banjir. Selain itu, pengajuan pembangunan harus melakukan IPR, siteplan, dan IMB.

“Setelah semua persyaratan rekomendasi perizinan telah terpenuhi, maka pihak pemohon dapat melaksanakan pembangunan,” ujar Herry. (dic/ram)