PERSIAPAN: Pengurus RT, RW dan pemilik RTLH mengikuti musyawarah di aula kantor Kelurahan Leuwinanggung, Tapos.
yamaha-nmax

 

LEUWINANGGUNG  –  Mengawasi agar penggunaan dana perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) tepat sasaran, pihak Kelurahan Leuwinanggung, Tapos, bersama pengurus LPM dan RT, RW membentuk panitia pembangunan RTLH dari usulan Musrenbang 2014.

“Dalam musyawarah ini, kami membuat kesepakatan untuk membentuk tim pembangunan RTLH,” kata Lurah Leuwinanggung, Asam Muhit, usai musyawarah bersama pengurus LPM, RT, RW dan pemilik RTLH di aula kantor kecamatan.

Kata dia, hal ini dilakukan untuk mengawasi dana yang dicairkan kepada pemilik RTLH agar sesuai perencanaan dan tidak digunakan untuk keperluan diluar peruntukannya.

“Kalau uang diserahkan ke masyarakat tanpa diawasi, tidak mungkin mereka bisa mengatur sendiri sesuai yang direncanakan,” ujar mantan Lurah Kukusan ini.

Terlebih, lanjut Asam, setelah rampung, harus membuat laporan pertanggung jawaban, di mana tidak semua pemilik dapat menyusunnya sendiri. Sebab, saat belanja bahan bangunan kuitansinya dikumpulkan dan tidak boleh tercecer.

“Semua laporan selama proses pembangunannya harus masuk,” terang Asam.

Panitia nantinya akan bekerja transparan. Sehingga, ketika pemilik RTLH atau pihak lain menanyakan anggaran bisa dicroscek dengan hasil di lapangan. Sedangkan, untuk susunan panitiannya, menjadi ketua dari LPM dan anggota di lapangan pengurus RT/RW. Karena, yang paling dekat di lingkungan adalah RT, maka pelaksana hariannya ada di RT.

“Teknis membelanjakan barangnya bisa langsung atau seperti apa, tinggal dikomunikasikan,” sambungnya.

Dia menambahkan, hal ini dilakukan berdasarkan pengalaman dirinya menjabat lurah di di Kelurahan Kukusan.

“Sebelumnya memang ada yang menanyakan, tetapi pada akhirnya masyarakat paham dan menikmati rumah yang telah diperbaiki,” pungkasnya.

Ketua LPM Kelurahan Leuwinanggung, Idham Kholid, menambahkan, tahun ini yang diajukan 20 unit RTLH, dan 17 unit di SK-kan Walikota Depok, sementara yang akan cair sebanyak 14 unit.

“Tiga unit ada kendala di administrasi dan sudah terjual, karena untuk pencairan dananya harus by name by adress,” ucap Idham.

Ia menyambut baik pembentukan panitia ini. Sebab, nanti pantia mengarahkan pembanguannya sesuai SPJ dan anggaran yang diterima.

“Terlepas dari itu, kami hanya memantau pembangunannya agar sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan pemerintah,” kata Idham. (cky)