yamaha-nmax

 

JAKARTA  –  Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA), Buni Yani, mengaku kecewa dengan putusan hakim yang menolak semua permohonan gugatan praperadilannya.

 

Ia menilai hakim terlalu kaku dalam mengambil pertimbangan sebelum memutuskannya. “(Hakim) kaku sekali (dalam) menerapkan dasar pertimbangannya,” ujar Buni seusai sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (21/12).

 

Buni menambahkan, hakim Sutiyono mengambil putusan tidak mempertimbangkan yurisprudensi yang diajukannya. Adapun yurisprudensi yang dimaksud, terdapat kasus di Bali, yakni seorang warga Bali dituntut Gubernur Bali karena dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Dalam kasus tersebut, warga itu memenangi gugatan praperadilannya.

 

“Tadinya saya berharap adanya yurisprudensi praperadilan itu bisa dijadikan putusan hakim. Akan tetapi, hakim yang periksa perkara saya sama sekali tidak menggunakan pertimbangan yang ada di Bali itu, makanya saya agak kecewa ya,” ucap dia.

 

Meski kecewa, Buni tetap menghargai keputusan yang telah diambil hakim. Untuk itu, ia bersama kuasa hukumnya siap menatap sidang di pengadilan demi membuktikan dirinya tak bersalah dalam kasus ini.

 

“Tentu saya hormati apa yang diputuskan majelis hakim. Beliau pesan tadi pas saya salaman biar saya berjuang di pengadilan saja. Jadi, ya sudah,” kata Buni.

 

Buni ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA. Buni dikenakan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik terkait penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Ancaman hukuman untuk Buni adalah kurungan maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar.

 

Sementara itu, hakim tunggal Sutiyono menolak upaya praperadilan yang diajukan Buni Yani atas statusnya sebagai tersangka. Menurut Sutiyono, penetapan tersangka yang dilakukan Polda Metro Jaya adalah sah sesuai dengan prosedur.

 

“Penetapan tersangka sah karena telah memenuhi bukti permulaan. Penangkapan juga dapat dilakukan di manapun termasuk kantor kepolisian usai diperiksa menjadi saksi,” kata hakim Sutiyono di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (21/12).

 

Menurut Sutiyono, penetapan tersangka tersebut telah memenuhi minimal alat bukti permulaan.

 

“Menimbang proses penangkapan telah sesuai prosedur. Terpenuhinya dua alat bukti sudah bisa digunakan untuk menetapkan tersangka,” ujar hakim Sutiyono.

 

Pihak Buni Yani pun sempat menyebut penetapan dirinya tidak sah sesuai dengan cara hukum karena tidak adanya gelar perkara dan tidak diberitahu nomor penyidikan. Sehingga, menurut Buni Yani, penetapan tersangka dirinya prematur.

 

“Bukti berupa sprindik jelas dimulai 25 oktober 2016. Tidak dikirimnya SPDP ke JPU tidak terbukti,” papar hakim Sutiyono.

 

Menurut hakim, gelar perkara tidak diatur dalam KUHAP. “Pendapat ahli, KUHAP tidak mengatur soal gelar perkara tapi Perkap mengatur secara khusus maupun umum, terbuka atau semi terbuka. Tujuan gelar perkara kasuistis dan tidak semua ada gelar perkara,” jelas Sutiyono.

 

“Gelar perkara tidak menimbulkan konsekuensi hukum. Tidak adanya gelar perkara tidak membuat penyidikan tidak sah. Tidak terbukti,” sambung Sutiyono. (kcm/dtc/gun)