IST/RADARDEPOK TINGGALKAN BALAIKOTA: Tampak Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna meninggalkan Balaikota Depok saat detik-detik pelantikan sesi kedua ASN.
yamaha-nmax

 

TINGGALKAN BALAIKOTA: Tampak Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna meninggalkan Balaikota Depok saat detik-detik pelantikan sesi kedua ASN. IST/RADARDEPOK

DEPOK – Dalam sesi kedua pelantikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balaikota Depok, Jumat (30/12). Wakil Walikota (Wawali) Depok, Pradi Supriatna memutuskan untuk tidak turut serta. Padahal di sesi pertama, pagi harinya, Ketua DPC Partai Gerindra ini ambil bagian.

Ada apakah gerangan? Apakah ada muatan politis dari aksi Pradi ini? Ternyata tidak. Kabag Humas dan Protokoler Pemkot Depok, Nessi Handari mengatakan absennya Pradi (pelantikan sesi kedua), dikarenakan mesti mendamping sang istri yang mendapat kenaikan pangkat di Polda Metro Jaya.

“Izin tidak ikut acara pelantikan, mau dampingi istri ada acara kenaikan pangkat,” ujar Nessi kepada Radar Depok.

Ketidakhadiran Wakil Walikota, sambung Nessi, baru diinformasikan beberapa menit sebelum dimulainya acara. “Via telepon ke saya. Lalu saya sampaikan ke Pak Walikota dan katanya tidak apa-apa,” jelasnya.

Menurut Nessi, sebetulnya kehadiran Wakil Walikota (saat pelantikan) sangat penting. Karena ASN Depok akan bekerja langsung dibawah kepemimpinan walikota dan wakil walikota Depok.

“Dibilang penting, ya penting kehadirannya,” terangnya.

Namun, lanjut Nessi, mendampingi istri juga penting. Meski terbilang mendadak informasi ketidakhadirannya. “Kenaikan pangkat istrinya juga penting. Jadi hanya masalah momen saja,” tandasnya.

Pantauan Radar Depok, Pradi Supriatna terlihat meninggalkan Balaikota Depok pada pukul 13:20 WIB. Sementara itu, Pradi Supriatna menuturkan, keputusannya untuk tidak hadir di pelantikan sesi kedua, karena harus mendampingi istri acara kenaikan pangkat. “Ada acara harus dampingi istri,” ucapnya.

Sementara itu, tentang mutasi ASN, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok, Iing Hilman, saat dikonfirmasi, mengungkapkan jika urusan pemutasian dan promosi jabatan, legislatif tidak bisa ikut mencampuri.

Meski begitu, ia ingin agar segala keputusan tentang mutasi berasal dari buah pikir dan keputusan Walikota dan Wakil Walikota.

Meski begitu, lanjutnya, sebagai anggota dewan keputusan yang sudah terjadi harus diterima oleh Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok. “Karena kami tidak bisa berbuat apa-apa, semuanya ada di eksekutif,”ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Depok yang juga sebagai Anggota DPRD Kota Depok, Edi Masturo, mengungkapkan bahwa Walikota dan Wakil Walikota Depok dipilih satu paket oleh masyarakat Depok. Karena itu, sepatutnya, apabila memutuskan suatu kebijakan dilakukan bersama-sama.

“Gerindra tidak ada titip menitip (mutasi promosi), tetapi hendaknya paling tidak, ada etika komunikasinya. Terlebih sebagai partai pengusung kami mempunyai pengaruh besar dalam membantu menjadikan Mohammad Idris sebagai Walikota Depok,” tandasnya.

Di lain pihak, Ketua DPD PKS Kota Depok, M. Hafid Nasir yakin antara Walikota dan Wakil Walikota Depok sudah menempuh pembahasan terkait pengukuhan dan pengisian jabatan kosong di lingkup Pemkot Depok. Saya yakin Pak Idris dan Pak Pradi sudah melakukan pembahasan, baiknya jangan bersuuzon atau berpikir buruk terhadap keduanya. Saya yakin PKS dan Gerindra tetap solid,jelasnya.

Adapun, sambung Hafid yang juga sebagai Anggota DPRD Depok tersebut, jika ada salah satu yang tidak hadir dalam proses pengukuhan jangan disikapi dengan negatif atau didramatisir.

Jadi saya tegaskan jangan disikapi tidak ada pembahasan terhadap kedua pihak. Kami (PKS) akan mengusung keduanya sampai akhir masa jabatan,” tandasnya. (ret)