TINJAU: Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna meninjau Jalan HM. Usman Kelurahan Kukusan yang sedang dilakukan tahap pengecoran lanjutan.
yamaha-nmax

 

KUKUSAN – Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna melakukan sidak ke Jalan HM. Usman, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji yang sedang dalam tahap pengecoran menganggap adanya kekurangan penggunaan material berupa penggunaan besi 8 banci.

 

Pradi pun mempertanyakan kepada kontraktor atas spek material tersebut. Namun, sayangnya pemborong tidak ada di lokasi saat pengerjaan pada tengah malam.

 

“Spek besi tipis dan tidak ada konsultan pengawas di lapangan. Jadi, apakah sudah benar besinya, ukurannya, lebar, ketebalan, sudah benar volume coran di lapanganya. Misalnya pada besi berbagai macam ukuran dan ketebalan, ada yang enam, delapan, sepuluh, dua belas,” paparnya.

 

Lalu, sambungnya, ketika dirinya bertanya ke dinas terkait, maka, janganlah gagal paham, gagal fokus dan gagal tanggap. Misalnya tentang permasalahan yang ada di lapangan, misalnya tentang pengerjaan perbaikan jalanan. Harus paham, mengawasi dan mengkritisi pengerjaannya jika memang tidak sesuai speknya.

 

Saat ditanya terkait Dinas Bimasda Kota Depok yang menjadi dinas yang bertanggung jawab atas pengerjaan jalan. Pradi hanya memberikan senyum apakah Kepala Dibimasda, Manto termasuk dari bagian rotasi dan mutasi jabatan sesuai perubahan Susunan Organisasi Tata Kelola kerja (SOTK). “Dia (Manto) dimutasi, itu urusan Pak Wali,” tandasnya.

 

 

Saat dihubungi Kepala Dibimasda Kota Depok, Manto menuturkan, pihaknya sudah menghubungi pihak ke tiga atas pengerjaan Jalan HM. Usman, Kelurahan Kukusan. Lalu, ungkapnya, pihak ketiga menganggap sudah bekerja sesuai RAB dan spek yang ada. ”Yang bersangkutan (pengerja) harus dapat mempertanggung jawabkan kualitas dan kuantitas pekerjaannya,” ucapnya.

 

Kemudian, ungkap Manto, atas proyek pekerjaan, yang pasti pihak kontraktor akan dibayar sesuai kualitas dan kuantitas output pekerjaan fisiknya yang nanti akan dinilai oleh Tim Provisional Hand Over (PHO). “Ketika pekerjaan tersebut, dinyatakan selesai dan sudah diofname oleh pihak-pihak pelaksana kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),” terangnya. (ret)