BEJUBEL: Suasana Samsat Depok yang berada di Kecamatan Sukmajaya, dipenuhi masyarakat guna mengantisipasi kenaikan harga sesuai PP No60 Tahun 2016, kemarin. Foto : DICKY/RADARDEPOK
yamaha-nmax

 

BEJUBEL: Suasana Samsat Depok yang berada di Kecamatan Sukmajaya, dipenuhi masyarakat guna mengantisipasi kenaikan harga sesuai PP No60 Tahun 2016, kemarin. Foto : DICKY/RADARDEPOK

Dibalik Cerita Hari Terakhir Mengurus Admintrasi Kendaraan

Peraturan Pemerintah (PP) No60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), resmi diberlakukan hari ini. Tapi kemarin, di Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Depok, suasana tak seperti biasanya yang mengurus sampai luber keluar kantor, di Jalan Merdeka Kelurahan Mekarjasa, Sukamajaya Depok. 

Laporan : Dicky Agung Prihanto

Kamis (5/1) pagi, Samsat Depok sudah dipenuhi masyarakat datang untuk mengurus kendaraan. Seperti Martono warga Kelurahan/Kecamatan Cilodong, yang sudah hadir sejak pukul 06.00 WIB guna mutasi kendaraan miliknya. Datang sebelum kantor buka, Martono mendapat antrian nomor 75.

Pria berambut kelimis ini mengaku, sengaja datang pagi  menghindari antrian yang diprediksi akan mengalami peningkatan. Apalagi, dia akan memutasi kendaraan miliknya yang termasuk dalam PNBP yang mengalami kenaikan.

“Kalau tidak segera saya urus sekarang, besok harga mutasi kendaraan akan mengalami kenaikan,” ujar Martono sambil sesekali mendegarkan panggilan dari operator Samsat Depok.

Dia menilai, kenaikan harga PNBP untuk mutasi kendaraan cukup tinggi hingga mencapai 100 persen. Seharusnya, Pemerintah menaikan harga PNBP sekitar 20 hingga 30 persen.

Akibat dari PP No60 Tahun 2016, Samsat Depok dipenuhi warga hingga antrian menular ke luar Samsat Depok. Hal itu dipicu, kebijakan tersebut sudah berlaku sejak 6 Januari 2017.

“Saya belum tahu, berapa lama lagi saya harus menunggu dipanggil. Sedangkan semakin siang warga yang datang ke Samsat Depok semakin banyak,” terang Martono.

Diruangan terpisah, Pamin STNK Samsat Depok, Iptu Benita Pratiwi menjelaskan, banyaknya masyarakat yang mendatangi Samsat Depok dikarenakan salah persepsi.

Karena per 6 Januari 2017 yang diberlakukan penyesuaian PP No60 Tahun 2016, merupakan tarif pengesahan dan tarif perpanjangan STNK. Masyarakat dapat melaksanakan pembayaran pajak terhitung 60 hari sebelum jatuh tempo sesuai di SKPD.

“Ada sekitar 1.000 masyarakat yang meminta pelayanan administrasi kendaraan,” terang Tiwi.

Tiwi menjelaskan, akibat salah persepi disebagian kalangan masyarakat yang menyebutkan bahwa pajak kendaraan akan naik mencapai 300 persen, membuat masyarakat mendatangi Samsat Depok.

Guna mengantisipasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pihaknya telah membuat kebijakan dalam mengantisipasi lonjakan permintaan masyarakat.

Tiwi mengungkapkan, langkah antisipasi yang diambil pihaknya diantaranya, membuka loket lebih awal dari biasanya dan akan dilayani hingga selesai hingga pukul 22.00 WIB, dan menambah loket pelayanan dan petugas pelayanan guna percepatan pelayanan.

Tiwi mengatakan, semua pelaksana pelayanan Samsat Depok siap bekerja hingga menyelesaikan semua berkas yang sudah masuk hingga malam hari. Hal itu dikarenakan, PP No60 akan diberlakukan pada 6 Januari 2017, sehingga pelayanan hari ini (kemarin, red) dapat selesai, guna memuaskan masyarakat.

“Sebagai pelaksana, kami akan menjalankan kebijakan pemerintah dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ucap Tiwi. (*)