DICKY/RADARDEPOK KUMUH : Kebakaran Kampung Lio beberapa waktu lalu, menjadi salah satu wilayah kumuh Kota Depok.
yamaha-nmax
KUMUH : Kebakaran Kampung Lio beberapa waktu lalu, menjadi salah satu wilayah kumuh Kota Depok. Foto: Dicky/Radar Depok

DEPOK–Sebagai kota metropolitan, Pemerintah Kota Depok terus berupaya menekan angka permukiman kumuh, seluas 132,72 hektar. Melalui program kota tanpa kumuh (Kotaku), tahun ini ditarget 55,1 hektar bisa diselesaikan.

Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim), Dadan Rustandi mengatakan, mberdasarkan data 2015, ada 132,72 hektar perumahan dan permukiman kumuh di Kota Depok.

Guna menekan angka tersebut, pihaknya telah menargetkan permukiman kumuh bisa dietaskan ditiap tahunnya melalui berbagai program. Seperti program RTLH, sanitasi dan air bersih.

“Ada 132,72 hektar permukiman kumuh di 11 kelurahan Kota Depok. Nantinya, akan ada tiga penanganan guna menekan permukiman kumuh,” ujar Dadan kepada Radar Depok, kemarin.

Dadan menjelaskan, dari 11 wilayah permukiman kumuh, akan dibagi menjadi tiga penanganan dengan dilihat dari luas wilayah. Pemerintah pusat akan menangani permukiman kumuh dengan luas wilayah diatas 15 hektar, pemerintah provinsi menangani 10 hingga 15 hektar, sedangkan Pemkot Depok akan menangani kurang dari 10 hektar.

Dadan mengungkapkan, Pemkot Depok akan menangani tujuh wilayah permukiman kumuh. Diantaranya Kelurahan Depok Jaya dengan luas 2,83 hektar, Kemiri Muka 1,38 hektar, Pondok Cina 3,35 hektar, Gandul 3,55 hektar, Bojong Pondok Terong 8,53 hektar, Cipayung Jaya 8,45 hektar, dan Cisalak Pasar 3,08 hektar.

Sedangkan Pemerintah Provinsi akan menangani wilayah Kelurahan Cinere 12,13 hektar, dan Pemerintah Pusat menangani Abadi Jaya 25,08 hektar, Kelurahan Depok 42,83 hektar, dan Sukamaju Baru 21,51 hektar. “Selain itu, kami akan bekerja sama dengan dinas terkait dalam penanganan permukiman kumuh,” terang Dadan.

Kasi Perumahan dan Permukiman, Dinas Rumkim, Suwandi menuturkan, sesuai dengan RPJMD, pihaknya akan menyelesaikan wilayah permukiman kumuh ditiap tahunnya, dengan target pada 2021 Depok terbebas permukiman kumuh.

Ada tujuh indikator yang harus ditangani Pemkot diantaranya, infrastruktur, jalan lingkungan, saluran, sanitasi, air bersih, RTLH, kebersihan, dan kebakaran.

“Tugas kami hanya pada indikator RTLH, sanitasi dan air bersih. Untuk RTLH kami hanya melakukan monitoring dan evaluasi,” ucap Suwardi.

Suwandi mengatakan, Pemerintah telah menargetkan penanganan permukiman kumuh ditiap tahunnya hingga 2021. Pada 2016 target penanganan mencapai 8,53 hektar, 55,1 hektar 2017, 50,17 hektar 2018, 18,92 hektar 2019, sedangkan pada 2020 dan 2021 sudah selesai penanganan permukiman kumuh.

“Kami akan berusaha pada 2020 dan 2021, Depok telah terbebas dari wilayah permukiman kumuh,” ujar Suwandi. (dic)