Ilustrasi
yamaha-nmax
Ilustrasi

DEPOK–Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) resmi naik, Jumat (6/1). Bagi khalayak Depok kenaikan ini masih ada waktu sehari lagi. Kenaikan harga kepengurusan surat-surat kendaraan bermotor tersebut, merujuk Peraturan Pemerintah (PP) No60 Tahun 2016 menggantikan PP No50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas PNPB. tak main-main kenaikannya menyetuh 300 persen kelipatannya.

Warga Pancoranmas, Ruri P mengaku, sangat terlalu besar kenaikan biaya STNK dan BPKB tersebut. Contohnya, sebelumnya hanya Rp100 ribu masa nanti jadi Rp300 ribu, sangat besar bukan.

Kenaikan ini juga tidak diimbangi dengan pelayanan yang simpel, tidak ada lagi antri. “Sangat besar, kenaikannya mencapai 300 persen,” tuturnya kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Warga Kelurahan Cilangkap, Riki Solihin menyatakan, naiknay biaya STNK dan BPKB ini sangat kemahalan. Seharusnya pemerintah jangan sepihak dengan kenaikan ini. Sebab, pemilik kendaraan tak semuanya mampu. Nanti yang ada malah jutaan pemilik kendaraan tidak mau urus surat-surat.

“Ini bomerang buat pemerintah, bisa-bisa malah banyak yang tidak bayar,” singkatnya.

Plt Kepala Cabang Dispenda Provinsi Jawa Barat Wilayah I/Depok, Agus Rachmat mengatakan, memang ada pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilingkungan kepolisian. Karena ada penyesuaian terhadap PP No60 Tahun 2016, sedangkan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak ada kenaikan.

“PNPB kewenangan ada di Polri karena ada penyesuaian PP, sedangkan pajak kendaraan tidak ada kenaikan pada saat ini. Masih ada sehari lagi, besok (hari ini)” ujar Agus kepada Radar Depok, kemarin.

Sementara, Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Indra Jafar menjelaskan, dengan adanya PP No60 Tahun 2016 ada penyesuaian tarif PNPB kendaraan baik roda dua maupun roda empat secara nasional.

Dalam peraturan tersebut ada penambahan tarif pengurusan, seperti pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara.

“PP No 60 tahun 2016 akan diberlakukan 30 hari setelah tanggal diundangkan atau 6 Januari 2017,” terang Indra.

Indra mengungkapkan, tarif PNPB dinilai tidak berlebihan dan tidak membuat masyarakat kaget. Kenaikan tarif PNPB bervariasi dan berdasarkan besarnya kapasitas mesin kendaraan.

Diantaranya kenaikan BPKB kendaraan roda empat atau lebih yang sebelumnya Rp100.000 menjadi Rp375.000, penerbitan STNK roda dan tiga baru sebelumnya Rp50.000 menjadi Rp100.000, penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor keluar daerah roda dua atau tiga sebelumnya Rp75.000 menjadi Rp150.000 sedangkan untuk roda empat atau lebih Rp75.000 menjadi Rp250.000.

Bukan hanya itu saja, sambung Indra pada PP No60 Tahun 2016 secara resmi menarik biaya penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan mencapai puluhan juta.

Sedangkan pada PP No60 Tahun 2016 mengatur besarnya biaya pembuatan SIM A, B, C, dan D, namun tidak mengalami kenaikan dibandingkan biaya sebelumnya.

“Dengan adanya PP tersebut, masyarakat dapat mengetahui tentang besaran tarif PNPB,” ucap Indra. (dic)

Kenaikan PNPB

Kenaikan Sesuai PP No60 Tahun 2016 menggantikan PP No50 Tahun 2010

BPKB kendaraan roda empat atau lebih yang sebelumnya Rp100.000 menjadi Rp375.000

Penerbitan STNK roda dan tiga baru sebelumnya Rp50.000 menjadi Rp100.000

Penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor keluar daerah roda dua atau tiga sebelumnya Rp75.000 menjadi Rp150.000 sedangkan untuk roda empat atau lebih Rp75.000 menjadi Rp250.000.

Keniakan Mencapai 300 Persen

Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan mencapai puluhan juta

Berlaku Sejak 7 Januari 2016