DICKY/RADARDEPOK BELUMTERTIB : Sejumlah pengemudi angkot di Terminal Kota Depok, terlihat belum berbadan hukum dan mengenakan atribut sesuai Perda No2 Tahun 2012, kemarin.
yamaha-nmax

 

BELUM TERTIB : Sejumlah pengemudi angkot di Terminal Kota Depok, terlihat belum berbadan hukum dan mengenakan atribut sesuai Perda No2 Tahun 2012, kemarin. Foto : Dicky /Radar Depok

RADAR DEPOK.COM – Saat memasuki terminal Kota Depok terlihat jejeran Angkutan Kota (Angkot) dari berbagai trayek memadati terminal. Kemarin, terlihat masih ada sebagian pengemudi angkot tidak mengenakan seragam maupun berbadan hukum. Padahal, Pemerintah Kota (Pemkot) telah mengeluarkan Perda No2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan.

Saat ini, ada 2.855 angkot yang melayani 22 trayek di Kota Depok. Namun, hanya 40 persen yang telah berbadan hukum. Guna mendorong pemilik angkot berbadan hukum Pemkot Depok akan melaksanakan pembinaan dan akan memberikan intensif kepada pemilik angkot.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Gandara Budiman mengatakan, Pemkot Depok terus berupaya memberikan pembinaan dan masukan kepada pemilik angkot guna berbadan hukum. Pemkot Depok telah konsen meminta pemilik angkot yang beredar di Kota Depok guna berbadan hukum sesuai dengan Perda No2 Tahun 2012.

“Kami terus membina kepada pemilik angkot maupun menegur pengemudi angkot guna mengenakan seragam yang telah disesuaikan,” ujar Gandara kepada Radar Depok, kemarin.

Gandara tidak memungkiri, dari 2.855 angkot hanya sekitar 40 persen telah memiliki badan hukum. Sesuai dengan intruksi Walikota, pemilik angkot yang sebelumnya tidak berbadan hukum dan beralih kebadan hukum, akan diberikan intensif. Intensif tersebut bukan berupa uang, namun akan membebaskan pemilik angkot dari retribusi.

Gandara menjelaskan, pembebasan retribusi yang diberikan berkaitan dengan perizinan angkutan, salah satunya tentang pengujian kendaraan. Pemberian intensif sudah dia sosialisasikan kepada pemilik angkot di Kota Depok. Hal itu dilakukan, menertibkan angkot guna berbadan hukum.

“Pemberian intensif akan berlangsung sejak 16 Januari hingga Juni mendatang,” terang Gandara.

Selain itu, sambung Gandara bekerja sama dengan Satlantas Polresta Depok guna menertibkan angkot yang tidak mematuhi peraturan atau pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran yang kerap ditemukan diantaranya, angkot berhenti atau mengetem tidak sesuai dengan tempat, penggunaan atribut, kelengkapan kendaraan, dan beberapa hal lainnya.

Sementara itu, salah satu pengemudi angkot D105 trayek Depok-Lebak Bulus, Firman mengakui bahwa angkut yang dia kemudikan belum berbadan hukum. Dia tidak mengetahui alasan pemilik angkot belum berbadan hukum. Firman menuturkan, telah beberapa kali menadapat teguran dari petugas Dishub karena tidak mengenakan seragam.

Terkait dengan adanya pemberian intensif dari Walikota Depok kepada angkot yang mau berbadan hukum, dinilai sangat baik. Bahkan, dia akan mencoba kepada pemilik angkot yang dia bawa guna memberitahukan tentang rencana pemberian intensif Walikota dengan membebaskan retribusi angkot.

“Sebaiknya, waktu pemberian intensif diperpanjang hingga akhir tahun,” ucap Firman. (dic)