yamaha-nmax

DEPOK – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kota Depok, Tengku Farida Rachmayanti mengatakan bahwa ada tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas di 2017.

Adapun Raperda yang akan dibahas, yakni Raperda Sistem Kesehatan Daerah, Depok Ramah Lansia, Pembinaan Minat Baca Sumber Daya Manusia Kota Depok, Revisi Peraturan Daerah Pendidikan, Depok Kota Hijau, Sistem Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Niaga dan Jasa, Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah, dan Reperda Revisi Penyertaan Modal pada Bank Jabar Banten (BJB).

“Ada dua Raperda inisiatif dari Komisi B yaitu Sistem Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Niaga dan Jasa dan Komisi C soal Depok Kota Hijau,” kata Farida, kepada Radar Depok, kemarin.

Seluruh Raperda yang itu, kata dia, direncanakan akan dibahas dalam awal masa sidang ketiga. Pihaknya juga akan segera berkoordinasi dengan Pemkot Depok dalam pembahasan lima Raperda yang diajukan (oleh Pemkot).

“Kami akan membahas dengan dinas terkait. Antara lain, Dinas Sosial, Dinas pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Arsip,  juga tidak lupa dengan komisi pengaju Raperda inisiatif,” tutur Farida.

Tujuan koordinasi, Farida menambahkan, untuk mendalami progres naskah akademis dan draf Raperdanya. Sebelumya, kata dia, ada 11 Raperda yang sudah disahkan oleh pihak ekseutif dan legislatif Kota Depok di 2016.

“Alhamdulillah dua Raperda inisiatif dari Komisi B dan D sudah disahkan menjadi Perda, tinggal dikonsultasikan oleh Provisi Jawa Barat,” jelasnya.

Terpisah, Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Iing Hilman membenarkan komisinya sudah menyampaikan pengajuan Raperda Depok Kota Hijau. Dan kini, sudah masuk dalam Prolegda DPRD, yang nanti akan dibahas dalam Pansus.

“Iya betul, kami ajukan Raperda inisiatif dari Komisi C,” kata Iing.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa Raperda itu menyangkut Kota Depok Hijau (Depok Green City)menuju kota yang nyaman sesuai dengan visi-misi Walikota Mohammad Idris dan Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna.

Iing menjelaskan, pihaknya mengajukan Raperda inisiatif merupakan suatu tugas sebagai legislatif untuk membuat peraturan daerah. Dimana Perda mempunyai dua sifat, yaitu Perda lake generalist dan lake apecialis.

“Perda lake generalist hanya memuat aturan secara umum dan garis besarnya saja. Sedangkan perda lake apecialis adalah perda yg spesifik tentang urusan tertentu saja atau lebih khusus,” jelasnya.

Nah untuk Raperda yang diajukan Komisi (Depok Kota Hijau), kata Iing, masuk dalam katagori lake apecialis.

“Kami masih dalam proses pembuatan naskah akademi. Setelah itu akan dibahas di Pansus di tahun ini,” kata tutup Iing. (irw)