yamaha-nmax

DEPOK – Rencana aksi 121 yang diserukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Indonesia, dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat, disoroti pula oleh mahasiswa Kota Depok. Rencananya, mereka bakal turun ke jalan dan menggelar aksi di depan istana negara pada 12 Januari 2017.

Ketua BEM Universitas Indonesia, Muhammad Saiful Mujab mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan apakah ikut tergabung dalam aksi 121 itu. Karena, hingga saat ini masih dalam pembahasan.

“Kami masih membahas rencana aksi 121 yang diserukan BEM seluruh Indonesia, mungkin besok (hari ini, Red) kami menyatakan sikap,” ujar Saiful kepada Radar Depok, kemarin.

Mujab menjelaskan, BEM UI tengah mengkaji tentang rencana aksi 121 guna mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai meresahkan masyarakat.

Sementara itu, salah satu mahasiswa BSI Depok, Rifki mengungkapkan, telah mendengar aksi 121 atau reformasi jilid dua dan menjadi pergunjingan dikalangan mahasiswa. Dia menilai, sudah saatnya mahasiswa kembali turun kejalan menyikapi kebijakan pemerintah di awal tahun 2017.

“Kalau dibiarkan terus dan tidak ada reaksi dari mahasiswa, bukan tidak mungkin pemerintah akan melakukan kebijakan yang semakin menyengsarakan masyarakat,” terang Rifki.

Tahun ini, sambung Rifki sudah ada kebijakan pemerintah yang memberatkan masyarakat. Diantaranya, kebijakan menaikkan harga BBM non bersubsidi dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Bahkan sebelumnya, pemerintah telah menaikan tarif listrik.

Terpisah, Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia, Bagus Tito Wibisono dalam siaran persnya menyebutkan bahwa pemerintah sewenang-wenang dalam menetapkan kebijakan, serta saling lempar-melempar tanggung jawab.

“Hanya ada satu kata, lawan! Harga-harga naik di awal tahun 2017, menunjukan prospek dan kualitas kerja pemerintah yang nyata. Nyata memeras rakyatnya,” tulis Bagus.

Maka, pihaknya menyerukan kepada seluruh mahasiswa Indonesia, untuk turun ke jalan. Dalam seruan tersebut, pemerintah dinilai lemah dalam menanggung amanah masyarakat. (dic)