IRWAN / RADAR DEPOK SERIUS : Komisi B DPRD Kota Depok tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif yaitu Sistem Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Niaga dan Jasa.
yamaha-nmax
SERIUS : Komisi B DPRD Kota Depok tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif yaitu Sistem Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Niaga dan Jasa. Foto: Irwan/Radar Depok

RADAR DEPOK.COM – Pada Rapat Paripura pembukaan masa sidang kedua, beberapa waktu lalu. Komisi B DPRD Kota Depok mengajukan Raperda inisiatif tentang Sistem Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Niaga dan Jasa.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Depok, Titih Sumiati mengatakan, tujuan pengajuan Raperda ini, ialah untuk membantu hak konsumen menggunakan usaha niaga dan jasa. Dan juga, membina para pelaku usaha niaga dan jasa di Kota Depok yang selama ini belum dilakukan secara menyeluruh.

“Kami ingin membina pelaku usaha dan niaga,” kata Titih kepada Radar Depok di ruangan Komisi B DPRD Kota Depok, kemarin.

Lebih lanjut, kata dia, dalam pembuatan Raperda Inisiatif ini, pihaknya akan melakukan suatu kajian dengan mengundang para pelaku usaha niaga dan jasa di Kota Depok.

Termasuk berkoordinasi dengan dinas terkait seperti, Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok.

“Saat ini kami baru mengajukan judulnya saja ke BPPD DPRD Kota Depok,” katanya.

Ia menambahkan, kedepan bila Raperda inisiatif ini menjadi Perda, nantinya para pelaku usaha niaga dan jasa akan mendapatkan pelatihan oleh Pemkot Depok. Selama ini masih belum merata diberikan.

“Kalau sudah jadi Perda akan memiliki payung hukum yang jelas, bisa merata pemberian pembekalan bagi para pelaku usaha niaga dan jasa di Kota Depok pada umumnya.

Dan juga tujuan lainnya menyediakan Sumber Daya Manusia(SDM) usaha niaga dan jasa yang terintergasi dengan payung hukum yang ada,” bebernya.

Anggota BPPD DPRD Kota Depok, Rienova Serry Donie mengatakan bahwa pengajuan Raperda tersebut baru sebatas judulnya saja. Untuk kerangkanya, belum dilakukan. Masih perlu pembahasan lagi.

“Belum diajukan Draf dan krangka Raperda dari Komisi B DPRD Kota Depok. Tapi kita sudah masukan dalam pemabahasan program BPPD, waktunya pun membahas Raperda itu masih panjang untuk dibereskan,” kata Rienova.

Lanjut dia, bahwa dalam pembahasan Raperda inisiatif di tahun ini, BPPD DPRD Kota Depok telah menerima dari Komisi B tentang Sistem Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Niaga dan Jasa dan Komisi C DPRD Kota Depok tentang Depok Kota Hijau (Depok Green City).

Total keseluruhan, di 2017 BPPD akan membahasan delapan Raperda. Selain dua Raperda inistaif, enam Raperda lainnya diajukan oleh Pemkot Depok.

Yaitu, Reperda Sistem Kesehatan Daerah, Depok Ramah Lansia, Peminatan Baca SDM Kota Depok, Revisi Perda Pendidikan,  Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah dan Revisi Penyertaan Modal pada Bank Jabar-Banten (BJB).

“Totalnya delapan Raperda yang akan dibahas di tahun ini,” jelasnya. (irw)