yamaha-nmax

RADAR DEPOK.COM – Capaian pajak masih mendominasi dalam torehan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Depok 2016. Meski memang ada juga sumbangan dari berbgai retribusi lain. Hal ini dibenarkan oleh Anggota Komisi B DPRD Kota Depok, Tengku Farida Rachmayanti.

Ia mengatakan PAD Kota Depok selama 2016 mencapai Rp690 milyar. Dari angka tersebut, paling banyak disumbang dari sektor Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sebesar Rp256 milyar.

“Memang (hasil PAD 2016) paling banyak disumbang dari BPHTB,” ungkapnya kepada Radar Depok, kemarin.

Politisi PKS ini pun merincikan hasil capaian dari pajak lain. Antara lain, pajak parkir sekitar Rp 9 milyar, restoran Rp101 milyar, hotel Rp15 milyar, PBB Rp200 milyar, hiburan Rp15 milyar, reklame Rp10 milyar, penerangan jalan Rp81 milyar, dan pajak air tanah Rp1,3 milyar.

“Perolehan terkecil pajak air tanah. Untuk parkir terbilang kecil pendapatanya,” katanya.

Setiap tahunnya, kata dia, dinas terkait menaikan pendapatan (target) hingga presentasenya 10 persen dari hasil yang diperoleh di tahun-tahun sebelumnya. “Setiap tahunnya memang dinaikan 10 persen,” katanya.

Dari hasil PAD Kota Depok sebesar RP690 miliyar itu. Farida tak memungkiri bila Kota Depok masih membutuhkan dana perimbangan dari pusat dan provinsi.

“Masih membutuhkan. Tapi bukan ketergantungan,” tegasnya.

Maka dari itu, Komisi B meminta kepada dinas terkait untuk membuat sistem pendapatan potensi pajak secara online yang melibatkan perangkat daerah. Sehingga, penentuan target PAD benar-benar riil dan tidak mengunakan tren.

“Misal untuk pajak reklame. Pendataan sudah bisa mulai dari keluarnya perizinan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP link ke Badan Keuangan Daerah di Satpol PP,” bebernya.

Lalu, dengan sistem pemungutan pajak yang terkoneksi langsung dengan Wajib Pajak (WP).  Seperti  contonya pajak hotel dengan seluruh hotel, dimana ini berimplikasi pada penentuan target yang cenderung konvensional.

“Rata-rata per tahun 10 persen dinaikan di tiap pendapatan pajak. Padahal bisa jadi dinamika di lapangan potensinya jauh dari itu,” ungkapnya.

Anggota Komisi B lainya, Rienova Serry Donie menyarankan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan penghasilan, dapat lebih berani menaikan target tahunan. Kalau bisa diatas 10 persen.

“Paling tidak di angka 12, 13, atau 15 persen,” katanya.

Selain itu mengenai pemakaian anggaran di 2016 tiap dinas di Pemerintahan Kota Depok, kata Rienova mengatakan, rata-rata OPD untuk penyerapan sekitar 80 sampai 90 persen. “Tapi ada juga di bawah 50 persen. Karena terbentur peraturan,” ungkapnya. (irw)