Ilustrasi. Foto: Ist/Radar Depok
Ilustrasi. Foto: Ist/Radar Depok

Dilema Penyaluran Kartu Indonesia Pintar

Penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP)‎ 2016 yang tidak maksimal memang beralasan. Pasalnya, banyak kepala desa (Kades) tidak mendistribusikan KIP kepada siswa. Kades bahkan memilih menahan kartu itu.

 

“Jadi kendala penyaluran KIP di daerah karena kades-nya ketakutan. Mereka takut digebuki masyarakat karena tidak semua yang dapat KIP,” ungkap Dadang Rusdiana, anggota Komisi X DPR RI dalam raker dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Dia menambahkan, jumlah KIP yang diberikan kepada kades untuk disalurkan tidak sama dengan fakta di lapangan. Banyak anak-anak putus sekolah yang harusnya dapat namun malah tidak terdaftar.

“Para kades ini waswas. Ketika mau menyalurkan KIP malah dipukuli massa. Sebab, mereka mendapat ancaman juga karena kades dinilai pilih kasih. Ini banyak lades yang ngaku ke saya, kalau KIP-nya hanya disimpan dan tidak disalurkan,” terang politikus Hanura ini.

Sementara itu, Muhadjir‎ mengatakan, mekanisme penyaluran KIP sudah diubah mulai tahun ini. Tahun lalu, distribusi KIP diserahkan kepada kades. Untuk sekarang, distribusi diserahkan ke sekolah.

“Sekolah yang kini menyalurkan ke siswa karena mereka tahu siswa yang berhak dan tidak‎. Kami juga sudah meminta para kepala sekolah dan guru untuk aktif mencari informasi anak-anak putus sekolah untuk didaftarkan sebagai penerima KIP,” ujarnya. (esy/jpnn)