Foto: RICKY/RADARDEPOK PELATIHAN : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, M Fitriawan (pegang mik) saat pelatihan Pengurus Koperasi di STIE MBI Kelurahan Tugu, Cimanggis, kemarin.
yamaha-nmax
PELATIHAN : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, M Fitriawan (pegang mik) saat pelatihan Pengurus Koperasi di STIE MBI Kelurahan Tugu, Cimanggis, kemarin. Foto: Ricky/Radaar Depok

RADAR DEPOK .COM – Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group (PMG), Salman Nuryanto harus bertanggungjawab untuk mengembalikan seluruh dana nasabah yang telah berinvestasi di tempatnya. Hal tersebut disampaikan, Ketua Dewan Koperasi Pimpinan Daerah (Dekopinda) Kota Depok Teguh Prajitno usai pelatihan Pengurus Koperasi di STIE MBI Kelurahan Tugu, Cimanggis, kemarin.

“Salman Nuryanto agar bertanggungjawab dengan mengembalikan uang nasabahnya secara utuh,” tutur Teguh kepada Radar Depok, kemarin.

Menurutnya, Pandawa harus membuktikan komitmennya sesuai ijab qobul yang pernah dilakukan kepada nasabahnya. Selain itu, Pandawa juga harus mengikuti saran Satgas Waspada Investasi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Mereka harus restrukturisasi asset, asset yang ada harus dicairkan untuk mengembalikan uang anggota, agar tingkat kepercayaan anggota meningkat. Kalau itu diinvestasikan ke fix asset, itu harus segera dicairkan, karena itu kan uang modal kerja,” terangnya.

Dari awal, lanjut Teguh, pihaknya sudah memperingatkan agar memperbaiki koperasi dan tunduk pada peraturan yang ada, seperti memberikan keuntungan juga harus wajar, karena kalau memberikan keuntungan terlalu sangat beresiko.

“Resikonya berat jika mengiming-imingi keuntungan besar. OJK pun sudah turun tangan dan memberikan tenggat waktu untuk mengembalikan uang kepada nasabah Pandawa,” tegasnya.

Dekopinda sebagai pengurus tunggal Koperasi di Depok juga sudah memberikan arahan kepada Pandawa, untuk segera melaporkan kepada DKUM Kota Depok. Sebab, dengan mendaftar, maka arus keuangan menjadi penting. Kemudian, KSP hanya melayani anggota saja, dan bukan anggota tidak diperbolehkan. “Tiga bulan setelah menjadi calon anggota harus direkrut menjadi anggota,” ucap Teguh.

Teguh menambahkan, KSP jangan dijadikan model lama, yaitu uang simpanan anggota kemudian disalurkan ke badan usaha lain atau sektor riil, karena resikonya besar. “Bahaya jika usaha itu colaps atau merugi, yang rugi ya koperasi itu sendiri dan penyimpan uangnya. Simpan pinjam itu intermediasi antara yang nabung disalurkan kepada anggota yang membutuhkan,” tandasnya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM), M Fitriawan mengatakan, arahan OJK dan Kementerian Koperasi sudah jelas, yang menyimpang itu dari sisi investasinya dan ditangani langsung OJK. Kata dia, OJK sudah memberikan rekomendasi, dah hal tersebut harus dilakukan Pandawa.

“Kami mengharapkan agar koperasinya segera bergabung dengan daerah dan melaporkan kepada DKUM, agar kami dapat melakukan pembinaan secara organisasi perkoperasian, karena di sana disinyalir ada dua kegiatan antara koperasi dan investasi,” kata Fitriawan.

Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika itu menambahkan, setelah diinvestigasi dan diberikan peringatan, harusnya Pandawa mentaati apa yang telah diatur OJK.

“Anggota Pandawa banyak di daerah, prinsip kami lebih kepada perkoperasiannya, DKUM lebih menekankan itu. Kalau masalah investasi itu semacam hak dari anggota dan kewajiban dari Pandawa Group untuk menyelesaikannya,” ucap Fitriawan. (cky)