Oleh:

Dedy Helsyanto

(Koordinator Umum Pedas Depok/Peneliti Indonesia Indicator (i2))

Beberapa waktu lalu kota Depok diramaikan dengan kampanye branding baru yaitu “Depok, a Friendly City”. Wali Kota Depok, Idris Abdul Somad menjelaskan branding baru kota Depok ini dilandasi misi mulia yakni ingin menjadi sahabat bagi tiap lapisan masyarakat Depok.

Lapisan sahabat masyarakat Depok yang dimaksud ialah sahabat anak dan keluarga, sahabat UKM, sahabat Petani, sahabat Muda-mudi, sahabat Lansia, sahabat Lingkungan dan sahabat Pengusaha.

Jika melihat rentetan lapisan masyarakat yang menjadi sahabat atau branding “Depok, a Friendly City” ini, maka akan muncul pertanyaan bagaimana Pemkot Depok secara prosedural dapat dikatakan bersahabat dengan para kelompok tersebut?, dan bagaimana juga secara substansial dapat dikatakan kebijakan dari Pemkot Depok bersahabat dengan para kelompok tersebut?.

Apabila Pemkot Depok tidak mempunyai kunci jawaban yang terukur untuk kedua pertanyaan ini, niscaya yang terjadi adalah pada akhir pemerintahan Walikota Idris, tak akan jauh berbeda dengan rezim Nur Mahmudi yang dinilai gagal, dua periode lalu.

Sahabat yang Berpihak

Setiap manusia mempunyai posisi dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti pada perusahaan, ada pengusaha dengan pekerja atau majikan dengan buruh, atau pemilik lahan dengan petani, kemudian golongan pro mesin dengan golongan pro hijau, lalu ada golongan pemuda progressif dengan golongan tua gerontokrasi. Kesemuanya kelompok ini pada titik tertentu secara materi ataupun non materi, akan ada yang merasa ditindas atau dianggap menindas atau mempunyai kepentingan yang berbeda.

Bagi kaum utopis, membagi vis a vis kelompok-kelompok di atas akan dianggap kekeliruan, alasannya sebisa mungkin penguasa dan masayarakat dianggap berada pada titik yang seimbang. Atau pun bagi kelompok relativ an sich, akan menganggap ada waktunya penguasa harus kuat dan ada waktunya masyarakat harus kuat. Dua pandangan ini sebenar-benarnya adalah yang kabur atau absurd.

Dengan kondisi objektif seperti di atas, mau tidak mau, suka tidak suka Wali Kota Idris harus memperjelas dulu bahwasannya Pemkot Depok berpihak dengan kelompok/masyarakat Depok yang mana. Berpihak kepada kelompok yang marjinal dan papa atau sebaliknya?.

Jika Wali Kota Idris berpihak dengan masyarakat bawah, maka kebijakannya adalah mengangkat harkat dan martabat dari masyarakat bawah, namun sebaliknya kalau berpihak dengan elit/borjuis, maka kebijakannya akan memenangkan/menguntungkan mereka.

Posisi keberpihakan terhadap kelompok masyarakat ini menjadi amat sangat penting dalam menentukan “bunyi” dari branding “Depok, a Friendly City”. Atau ini sejalan dengan yang dijelaskan Kevin Leynch dalam “The Image of The City” (1960) bahwa citra kota dapat diukur dari tiga komponen, yaitu identitas, struktur dan makna. Dengan keberpihakan Wali Kota Idris atau Pemkot Depok terhadap sekelompok masyarakat, maka kelompok inilah yang akan menyuarakan apakah branding “Depok, a Friendly City” sudah sesuai untuk masyarakat Depok kebanyakan atau masih sama seperti sebelumnya, Depok menjadi kepunyaan golongan kecil tertentu saja.

Sahabat yang Berkelanjutan

Membangun kota yang bersahabat tidak hanya menuntut keberpihakan, dia juga membutuhkan keberlanjutan. Keberlanjutan yang dimaksud adalah setelah keberpihakan tuntas dipahami dan direalisasikan. Namun kebanyakan, penguasa sekarang-yang belum jelas keberpihakannya, mengklaim sudah membangun kota dengan berkelanjutan.

Sebagai misal ada penguasa yang memberikan subsidi atau membangun satu hal tertentu pada momen tertentu juga, namun penguasa ini sudah mengklaim bersahabat dengan sekelompok masyarakat, itu bukan kebenaran. Begitu juga jika ada penguasa yang mengeluarkan kebijakan yang terkesan berpihak kepada masyarakat bawah, namun pada prosesnya, masyarakat bawah tidak dilibatkan dan dibalik kebijakan itu elit/borjuis lebih banyak diuntungkan, ini dapat disebut sahabat akal-akalan. Seperti kebijakan pembangunan apartemen/hotel/mall/mini market dengan dalih menciptakan lapangan pekerjaan yang nyatanya justru menyebabkan berkurangnya lahan dan berakibat banjir.

Dalam konteks “Depok, a Friendly City” sebaiknya budaya klaim dan candu terhadap penghargaan dapat dihilangkan dengan sikap dan kepemimpinan Wali Kota Idris. Sebagai contoh, klaim kota anak yang terlalu terburu-buru, nyatanya kekerasan pada anak terus meningkat dan KPAI juga menyatakan Depok belum pantas disebut kota layak anak.

Kemudian contoh lainnya Depok sahabat UKM, kenyataannya Ketua Asosiasi Mikro Kecil dan Menengah, Iwan Agustiana menyatakan sektor UMKM sulit berkembang di Depok.

Lalu Depok sahabat petani, ini juga berbanding terbalik dengan prediksi Ketua Kelompok Tani Kota Depok, Yusminar Aridin yang memperkirakan lahan pertanian di Depok akan hilang pada 2020.

Agar keberpihakan dan keberlanjutan dari branding “Depok, a Friendly City” dapat diukur, yang mesti dilakukan oleh Wali Kota Idris dan Pemkot Depok sekarang adalah dengan menggandeng media. Kenapa media?, karena menurut Avraham (2000) para wali kota, perencana dan pembuat kebijakan menghkhawatirkan pola pemberitaan tentang kota di media massa, karena cenderung memuat peristiwa seperti kriminal, kekerasan dan masalah sosial yang cenderung membangun citra negatif kota.

Melalui medialah Wali Kota Idris dengan jajaran Pemkot Depok harus dapat menghadirkan berita prosedural dan substansial bahwa Depok berpihak kepada kaum papa atau masyarakat kebanyakan. Karena menurut Gamson dkk (1992), media mampu membangun kontruksi sosial.

Kontruksi sosial ini akan dibentuk melalui agenda setting media, yang menurut Littlejhon (2005) dilakukan melalui membangun isu-isu atau image yang menonjol dibenak publik.

Jika ini tak dilakukan oleh Wali Kota Idris dan Pemkot Depok, tak perlu lagi kita mengulang perdebatan apakah Wali Kota Idris telah berhasil merealisasikan janjinya diakhir masa jabatannya. Karena sedari awal, dapat dikatakan janji sekedar janji dan branding hanya sekedar selogan. (*)