BAKAL DIGANTI : Kantor Dinas Badan Lingkungan Hidup Baleka II, yang rencananya bakal diganti dengan Dinas Sosial, kemarin. Foto : Dicky/Radar Depok
yamaha-nmax
BAKAL DIGANTI : Kantor Dinas Badan Lingkungan Hidup Baleka II, yang rencananya bakal diganti dengan Dinas Sosial, kemarin. Foto : Dicky/Radar Depok

DEPOK–Setelah memberlakukan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK). Saat ini Pemkot Depok berbenah menyiapkan ruang kerja baru. Salah satu contohnya, Dinas Sosial akan menempati ruang kerja yang sebelumnya digunakan Badan Lingkungan Hidup.

Kepala Badan Keuangan Daerah, Nina Suzana mengatakan, Pemkot Depok tengah menyusun tentang penggunaan ruangan yang akan digunakan dinas mengikuti SOTK baru.

Menurutnya, tidak ada perubahan penggunaan ruangan yang terlalu besar, hanya ada beberapa ruangan yang akan digunakan sesuai perubahan SOTK.

“Saat ini kami tengah menyusun penggunaan ruangan untuk dinas yang baru dan beberapa perubahan dinas,” ujar Nina kepada Radar Depok, kemarin.

Rencananya, sambung Nina ruangan Badan Lingkungan Hidup akan digunakan untuk Dinas Sosial yang sebelumnya tergabung dengan Dinas Tenaga Kerja.

Sedangkan Dinas Tenaga Kerja menggunakan ruangan lama. Badan Lingkungan Hidup bergabung dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang kini namanya menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dengan menempati gedung yang sebelumnya digunakan DKP.

Nina mengungkapkan, pada SOTK baru Korpri akan ditiadakan dan ruangannya akan dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Selain itu, setelah semua ruangan telah disusun, pihaknya akan membuatkan Surat Keputusan (SK) Walikota tentang penggunaan ruangan.

Dengan SOTK baru, semua penggunaan ruangan dinas akan diberikan SK baru. “Secepatnya kami akan menyusun ruangan dan memeberikan SK sehingga dinas dapat bekerja,” terang Nina.

Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Depok, Qurtifa Wijaya menuturkan, Pemkot Depok harus segera menyediakan penggunaan ruangan guna menjalankan SOTK baru.

Apabila masih terkendala dengan penyediaan sarana dan prasarana Pemkot dapat menggabungkan OPD baru dengan OPD lama. “Mungkin perlu secara bertahap, namun harus segera dilaksanakan SOTK baru,” ucap Qurtifa.

Qurtifa menjelaskan, seharusnya Pemkot Depok dapat mengantisipasi dalam penggunaan ruang saat mengetahui tentang adanya perubahan SOTK lama dengan SOTK baru.

Karena, sebelumnya ada waktu sekitar dua bulan sejak Perda SOTK baru disahkan, sehingga Pemkot dapat mengambil waktu tersebut dengan merancang penyusunan ruangan. “Nanti, kami Komisi A akan agendakan rapat guna menanyakan hal tersebut,” tutur Qurifa. (dic)