RAPAT : Para Pengurus DPD Partai Berkarya Kota Depok tingkat kecamatan pihak Acep Saepudin mengelar rapat di kantor Seketariat wilayah Kecamatan Sawangan.
yamaha-nmax
RAPAT : Para Pengurus DPD Partai Berkarya Kota Depok tingkat kecamatan pihak Acep Saepudin mengelar rapat di kantor Seketariat wilayah Kecamatan Sawangan.

Polemik DPD Partai Berkarya Kota Depok

Para Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Berkarya Kota Depok pihak Acep Saepudin, menilai bahwa Agung Witjaksono yang juga memiliki Surat Keputusan (SK) dari DPP Partai Berkarya akan menjadi duri bagi partai tersebut. Masalah ini sebagai kelanjutan dari dualisme partai ini di Depok.

Laporan : MUHAMMAD IRWAN SUPRIYADI

“Pak Agung belum mau mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Demokrat. Maka dari itu Agung akan menjadi bumerang dan duri bagi Partai Berkarya,” kata Ketua DPC Partai Berkarya Kecamatan Cilodong, Muhammad Kanta.

Memang untuk diketahui, Agung Witjaksono pernah mengemban jabatan sebagai Ketua DPC Partai Demokrat.

Ia kemudian lengser saat pelaksaan Pilkada Kota Depok 2015. Kanta menjelaskan, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bab III.

Dalam Partai Berkarya, harus mengundurkan diri sebagai pengurus partai, bila masuk dalam kepengurusan Partai Berkaya. Nah Agung dianggap masih menjadi anggota partai politik lain. Partai Demokrat.

Jadi, katanya, ketika Agung diberikan SK oleh DPP Partai Berkarya, ia tidak menyertakan surat pernyataan pengunduran dirinya dari Partai Demokrat.

“Artinya, SK Agung sudah melanggar AD/ART. Jadi SK tersebut cacat hukum, maka dari itu DPP seharusnya membekukan SK yang diberikan kepada Agung tersebut,” jelasnya.

Ketua DPC Partai Berkarya Kecamatan Tapos, Eka Ridwansyah menyatakan bahwa SK Agung tersebut, sudah jelas melanggar AD/ART. Berarti sudah harus dibekukan kepengurusan DPD Partai Berkarya Kota Depok versi Agung. “Memang melanggar,” beber dia.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Jawa Barat, Adi Mulyadi menegaskan bahwa tidak pernah memberikan rekomendasi ke DPP Partai Berkarya, terkait keluarnya Surat Keputusan (SK) yang dimiliki kubu Agung Witjaksono.

“Jadi,  semua itu harus dibuktikan secara konkret, karena saya tidak merasa mengeluarkan SK ke kubu Agung,” katanya.

Adi mengingatkan bahwa dirinya tidak mengeluarkan rekomendasi apalagi mengeluarkan SK kepada kubu Agung. “Saya juga merasa heran ketika kubu Agung telah memiliki SK yang tidak diketahui dari mana asalnya,” pungkasnya.

Terpisah, Agung Witjakasono mengaku sudah dua tahun tidak aktif di kepengurusan di Partai Demokrat. Soal Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat, Agung menjelaskan bila seseorang sudah masuk partai lain, maka otomatis KTA tak berlaku lagi.

“Saya sudah tidak aktif cukup lama, lebih kurang dua tahun dan sudah tidak menjabat,” kata Agung.

Terpisah Ketua OKK DPC Partai Demokrat Kota Depok, Edi Sitorus mengatakan bahwa bila kader Partai Demokrat gabung ke partai lain secara otomatis kelur dari Partai Demokrat.

Soal Agung, ia mengaku tidak tahu. “Saya belum tahu dan tidak ada laporan. Mungkin di DPP Partai Demokrat secara resminya,” kata Edi. (*)