RICKY/RADAR DEPOK KLARIFIKASI : Kepala SMAN 13 Depok, Mamad Mahpudin saat mengklarifikasi pemecatan guru honorer di sekolah yang beralamat di Jalan Pedurenan, Kelurahan Cisalak Pasar, Cimanggis, kemarin.
yamaha-nmax

 

KLARIFIKASI : Kepala SMAN 13 Depok, Mamad Mahpudin saat mengklarifikasi pemecatan guru honorer di sekolah yang beralamat di Jalan Pedurenan, Kelurahan Cisalak Pasar, Cimanggis, kemarin. Foto: Ricky/Radar Depok

RADAR DEPOK.COM – Pemindahan tugas guru honorer di SMA Negeri 13 Kota Depok, Andika Ramadan Febriansah yang sebelumnya menjabat guru Sejarah menjadi pustakawan sekolah, disoal Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok.

Kepala Disdik Kota Depok, Mohammad Thamrin menegaskan, kesalahan ada di kepala sekolah tersebut. Karena Andika masih berstatus lulusan SMA. Padahal, secara aturan untuk pengangkatan guru honorer minimal telah menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) alias Sarjana.

“Ini kesalahan kepala sekolah, karena mengangkat guru honorer yang masih kuliah S1. Guru tersebut masih berstatus lulusan SMA. Tentu, hal ini tidak diperbolehkan,” kata Thamrin kepada Radar Depok, kemarin (11/1).

Maka, Thamrin memberikan peringatan kepada Kepala SMAN 13 Depok, Mamad Mahpudin karena telah mengangkat guru honorer yang tidak sesuai kualifikasi. Menurut Thamrin, sangat disayangkan jika yang mengajar siswa jenjang SMA adalah lulusan SMA. Seharusnya, kepala sekolah bisa menghargai kualitas pendidikan di sekolahnya, dengan mencari SDM yang memang berkualitas dan kredible di bidangnya.

“Pengangkatan guru honorer pun tidak sembarangan. Jika di sekolahnya membutuhkan guru honorer untuk mata pelajaran bahasa Inggris, maka yang dicari adalah S1 jurusan bahasa Inggris,” katanya.

Thamrin pun menjadikan hal ini peringatan untuk kepala sekolah yang lainnya, agar lebih berhati-hati dan selektif dalam pengangkatan guru honorer. Jangan sampai, niatnya memajukan dunia pendidikan, malah jadi masalah karena tidak tahu peraturan.

“Kepala sekolah harus memiliki dasar-dasar peraturan dalam mengambil kebijakan, termasuk pengangkatan guru honorer,” terangnya.

Andika Bentuk Student Merdeka

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 13 Depok, Mamad Mahpudin mengatakan bahwa Andika telah membentuk sebuah perkumpulan dengan nama Student Merdeka. Hal tersebut disampaikan Mahpudin saat meluruskan informasi pemecatan guru honorer di sekolah yang beralamat di Jalan Pedurenan, Kelurahan Cisalak Pasar, Cimanggis.

“Guru dan orangtua sangat menyesalkan adanya perkumpulan Student Merdeka, karena mereka merasa dirugikan akibat anak-anaknya menginap dan kegiatan tidak jelas lainnya,” tutur Mahpudin kepada Radar Depok.

Perkumpulan Student Merdeka tersebut, diluar kegiatan dari sekolah dan bukan merupakan ekstrakulikuler SMAN 13 Depok. “Saya pun tidak mengizinkan dan belum ada izin ke saya untuk kegiatan ini,” terang Mahpudin.

Menurutnya, saat ini SMAN 13 sedang dalam ujian dan dia yakin ujian ini ada hikmahnya. Kata dia, selayaknya organisasi yang mau maju, pasti banyak yang menggoyang dan mengkritik.

“Sebenarnya Ada salah satu guru, saudara atau saya sebut anak yang namanya andika itu mahasiswa semester akhir jurusan sejarah di Fakultas Ilmu Sosial universitas negeri di Jakarta.

Dia sedang mengerjakan skripsi, waktu itu dia melamar di sini ingin magang, ternyata setelah dipantau, pergerakan skripsinya tidak begitu bagus, kok sudah satu semester di sini masih bab 1 saja,” tutur Mahpudin.

Akhirnya, lanjut Mahpudin, Andika sibuk dengan mengajar dan Student Merdeka, kemudian, jika keasikan diberikan kesempatan mengajar, dikhawatirkan skripsinya terbengkalai dan akhirnya di DO.

Sebab, di universitas negeri itu aturannya ketat. Dirinya masih terus mengadakan pembinaan kepada Andika, dan akhirnya masih diberikan kesempatan menjadi karyawan di SMAN 13 Depok, tetapi tidak mengajar melainkan di tempatkan di perpustakaan.

“Kan di perpustakaan bebas, buku lengkap dan full internet, sewaktu-waktu ke kampus kan bisa, dengan tujuan agar selesai S1-nya,” kata Mahpudin.

Namun, hal ini disalahartikan Andika dan dipelesetkan dengan kegiatan Student Merdeka dan memunculkan masalah pungli, dirinya dipecat dan lain sebagainya di media sosial. “Sampai sekarang pun saya belum mengeluarkan surat pemecatan. Jadi saya tegaskan, dia tidak dipecat,” tegasnya.

Terkait hal ini, Mahpudin pun telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dan dijelaskan bahwa kewenangan guru honorer ada di kepala sekolah, baik diberhentikan atau tidak.

“Saya juga manusia, masih memikirkan nasib dia, tanpa mengurangi hak dia, jadi guru dan diperpustakaan pun honornya tidak dikurangi. Tapi tugasnya berbeda, begitu kelar SI, baru kami proses menjadi guru, kami evaluasi lagi. Namun yang muncul berbeda, dia merasa dipecat sepihak dan mengadu ke sana kemari,” terangnya. (peb/cky)