Febrina/Radar Depok PENYEMANGAT KERJA : DPMPTSP menerima penghargaan ISO 9001:2008 QMS (Quality Management System) dari PT Tirta Murni Sertifikasi.
yamaha-nmax
PENYEMANGAT KERJA : DPMPTSP menerima penghargaan ISO 9001:2008 QMS (Quality Management System) dari PT Tirta Murni Sertifikasi. Febrina/Radar Depok

DEPOK-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), terus berusaha meningkatkan kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat Depok.

Terbukti, belum lama ini dinas yang baru saja berganti nama mendapatkan sertifikat International Organization for Standardization (ISO) 9001:2008 Quality Management System (QMS), dari PT Tirta Murni Sertifikasi.

Kepala DPMPTSP Depok, Yulistiani Mochtar menyatakan, ISO 9001:2008 merupakan standar internasional yang mengatur tentang sistem manajemen mutu pelayanan.

Mutu yang dihasilkan bukan semata dengan produk jasa, tapi juga dengan persyaratan lain, seperti ketepatan waktu pelayanan, pembiayaan, tingkat kepuasan warga serta juga dukungan peraturan yang ada termasuk Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan.

“Prosesnya kami ajukan apakah kami layak masuk ke standar internasional, dan alhamdulillah kami mendapatkannya. Ini bukti kami sudah memiliki pelayanan yang sangat baik pada masyarakat,” ujar Yulis kepada Radar Depok, kemarin.

Dia menambahkan, dengan memiliki sertifikat ini, menjadi penyemangat serta tantangan bagi DPMPTSP untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Terutama dalam memberikan kenyamanan dalam pelayanan perizinan, bagi masyarakat Kota Depok.

Menurutnya hal terpenting yang perlu digarisbawahi adalah kehati-hatian dalam bekerja, agar bisa menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Peningkatan pelayanan terus kami upayakan, minimal kami bisa terus menjaga kualitas pelayanan,” tambahnya.

Selain sertifikat ISO 9001:2008 QMS, lanjut Yulis, DPMPTSP juga merupakan dinas yang memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat yang bagus dari data yang dikeluarkan oleh Bappeda.

Selain itu, proses pelayanan di sini juga mendapatkan nilai yang baik dari Ombudsman Republik Indonesia dalam penilaian Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik.

Menurutnya, penilaian yang dilakukan tidak hanya pada kepatuhan saja, melainkan juga penilaian kompetensi penyelenggaraan secara nasional.

Adapun hasil yang diperoleh Pemerintah Kota Depok antara lain, pelibatan masyarakat dan penetapan standar pelayanan, dasar penetapan standar pelayanan publik, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, tanggapan penyelenggara atas pengaduan masyarakat, fasilitas yang disediakan telah nyaman bagi masyarakat, tidak adanya pungli, serta tiadanya jasa perantara ilegal (calo) dalam mengurus layanan.

“Menghindari pungli, kami sudah melaksanakan pakta integritas. Selain itu saya buat berita acara tertulis ke staf yang berisi jika ada pegawai yang tertangkap tangan melakukan pungli, maka itu akan menjadi resiko bagi pegawai,” tutupnya.(ina)