IRWAN/ RADAR DEPOK MENDENGARKAN : Para Anggota DPRD Kabupaten Banjarmasin, Kalimatan Selatan sedang mendengarkan pemaparan Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Depok, Fitri Hariono di ruang rapat tentang Tata Tertib Dewan.
yamaha-nmax

 

MENDENGARKAN : Para Anggota DPRD Kabupaten Banjarmasin, Kalimatan Selatan sedang mendengarkan pemaparan Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Depok, Fitri Hariono di ruang rapat tentang Tata Tertib Dewan. Foto: Irwan/Radar Depok

Melihat Giat DPRD Kota Depok

DPRD Kota Depok, kemarin, kedatangan tamu dari DPRD Kabupaten Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kedatangan mereka itu bermasud untuk belajar soal Tata Tertib Dewan Kota Depok. Dalam kesempatan itu, Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Depok, Fitri Hariono akan merevisi kode etik Dewan dan Tata Tertib.

Laporan : MUHAMMAD IRWAN SUPRIYADI, Radar Depok

SUATU kehormatan besar bagi DPRD Kota Depok sering kedatangan tamu dari luar untuk studi banding dan belajar peraturan, tata cara dan lainya yang diterapkan di Kota Sejuta Maulid (julukan Kota Depok ).

Seperti DPRD Kabupaten Banjarmasin telah melakukan kunjungan untuk belajar peraturan di administratif tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD Kota Depok. Kesempatan kunjungan dari DPRD Kabupaten Banjarmasin itu, diterima langsung Ketua BKD DPRD Kota Depok, Fitri Hariono.

“Biasa sering datang ke DPRD Kota Depok dari luar kota dan luar Pulau Jawa. Mereka (DPRD Banjarmasin) ke sini terkait Tatib yang diterapkan di sini,” kata Fitri, kepada Radar Depok.

Politisi PAN ini mengatakan, mereka datang untuk menyamakan Tatib yang selama ini diimplementasikan disana. Maka dari itu, dirinya, menerangkan kekurangan yang ada dan menjelaskan Tatib tersebut.

“Kami menjaskan kekurangan dan kelebihan mengenai Tatib,” ucap Dewan Dapil Kecamatan Pancoranmas itu.

Selain itu, Fitri menambahkan di tahun ini pihaknya akan melakukan revisi kode etik dewan tentang Tata Bercara Tahun 2012. Revisian itu akan dilaksanakan ketika masa sidang kedua, dalam hal itu pihaknya akan meminta jadwal kepada Badan Musyawarah Kehormatan(Bamus) dan pimpinan DPRD Kota Depok.

“Kami minta jadwanya terlebih dahulu,” kata Fitri.

Revisi kode etik Tata Beracara ini, lanjutnya bahwa akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) yang melibatkan para Anggota DPRD Kota Depok.

“otomatis dirapatkan di Paripurna,” katanya.

Ada pun revisian kode etik beracara itu diantaranya : kedisiplinan saat Rapat Paripurna tentang  etika berpakaian saat berkunjung ke luar kota, harus seragam dan soal absen kehadiran akan diterapkan secara elektronik seperti rapat kerja dan lainya.

“Insya Allah dalam waktu dekat ini, palin tidak di Febuari sudah mulai,” katanya. (*)