yamaha-nmax

DEPOK–Mudah-mudahan Walikota Depok Mohammad Idris, tidak seperti Bupati Klaten Sri Hartati yang tertangkap Operasi tangkap tangan (OTT) KPK, saat jual beli jabatan.

Namun, semilir angin berhembus dua sejawatnya dari aparatur negeri (ASN) sipil dan orang sipil, sering titip menitip membisik walikota saat rombak jabatan. Apalagi, saat mutasi yang akan terjadi bulan ini. Ada ratusan jabatan baru dari aturan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) yang akan diisi.

Sumber Radar Depok di Balaikota, dua sejawat walikota saat ini sedang asik memutar ASN. Entah kebijakannya apa soal untuk mengisi bangku kosong. “Iya dua sejawat walikota itu satu dari ASN satu lagi bukan,” singkat dia.

Menimpali hal ini, Walikota Depok Mohammad Idris sebelumnya menyatakan, istilah titipan itu bukan suatu hal yang salah. Selama titipan yang bersangkutan sesuai dengan prosedur serta kriteria yang diperlukan kenapa tidak. “Siapapun boleh mengajukan, semua kembali lagi ke aturan dan spesifikasi yang sesuai kebutuhan,” tutur Walikota saat menyambangi PWI Kota Depok, beberapa hari lalu.

Sementara, Sekretaris Komisi A DPRD Depok, Qurtiva Wijaya mengatakan, KOmisi A sudah beberapa kali menyampaikan rekomendasi, agar pemkot memiliki database kepegawaian yang baik. Juga mencatat track record ASN secara lengkap. Dengan adanya database yang baik akan membantu dalam proses pemilihan dan penempatan ASN pada jabatan yang ada.

Menurutnya, untuk eselon II yang kosong mekanismenya harus dilakukan open biding. Calon yang ada diseleksi dan dinilai secara objektif, sehingga bagus untuk menghindari titip menitip. Jika sudah demikian, penempatan ASN pada jabatan tertentu betul-betul tepat. “Kalau sudah mekanismenya seperti itu, saya rasa akan jauh dari titipan,”ungkapnya.

Sedangkan dari pandangan Sekretaris Fraksi Gerindra Kota Depok, Muhammad HB mneyebutkan, kalau di Depok tidak ada indikasi titipan jabatan. Sebagai partai pengusung tidak ada ruang untuk calo. Jika ada titipan itu hal yang lazim, titipan artinya bukan akomodir, sepanjang memang kapasitas sesuai prosedur.

Itu bukan titipan lebih kepada mungkin memberikan informasi kepada yang bersangkutan, untuk mengisi posisi yang kosong sesuai dengan kompetensi dan kebijakan tim penilai.(ina)