Ilustrasi Grafis
yamaha-nmax
Ilustrasi Grafis

DEPOK – Pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota Depok, M. Idris dan Pradi Supriatna, harus bergerak cepat menggerakkan roda perekonomian.

Badan Pusat statisitik (BPS) Kota Depok mencatat, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Sejuta Belimbing tahun 2014 mencapai 7,28 persen dan 2015 sebesar 6,63 persen. Artinya mengalami perlambatan sebesar 0,65 persen.

Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis pada BPS Kota Depok, Bambang Pamungkas, mengatakan, perlambatan di angka tersebut masih tergolong bagus, karena di bawah rata-rata nasional.

“Di Jabar (Jawa Barat), kita hanya kalah dari Kota Bandung,” kata Bambang saat ditemui Radar Depok di ruang kerjanya.

Lambatnya roda ekonomi di Kota Depok, kata dia, karena masalah global dan ekonomi dunia sedang lesu. Kemudian, Depok merupakan daerah ring 1 DKI Jakarta, sehingga rentan akibat isu global.

“Pertumbuhan ekonomi pada 2014 sebesar 7,28 persen dan di 2015 6,63 persen. Sedangkan, Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kecamatan Bojongsari dengan 8,63 persen dan terendah di Kecamatan Tapos sebesar 4,70 persen,” kata Bambang.

Dari perlambatan ekonomi ini, yang paling berpengaruh dampaknya terhadap golongan ekonomi lemah. Sehingga, Gini Ratio di Kota Depok pada 2014 sebesar 0,37 persen, sedangkan di 2015 0,40 persen.

“Sedangkan untuk golongan ekonomi tinggi, terutama yang modalnya kuat, mereka tidak terlalu berpengaruh. Sehingga ketimpangan ekonomi antara yang lemah semakin jauh,” sambungnya.

Selanjutnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga berlaku di 2014 sebesar Rp43.806.034,57, sedangkan di 2015 sebesar Rp48.553.157, 89. sementara PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010, pada 2014 Rp35.192.761,- sedangkan di 2015 Rp37.525.107,97.

Untuk inflasi PDRB di 2014 sebesar 5,72 persen dan di 2015 3,95 persen.

Lebih jauh Bambang menjelaskan, perhitungan ini terjadi di produsen, angka tersebut termasuk cukup bagus.

“Tapi di daerah lain lebih bagus, sehingga perlu kebijakan-kebijakan yang baik untuk mendongkrak nilainya. Kemudian, Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2014 sebesar 7.49 persen dan di 2015 sebesar 1,87 persen,” katanya.

Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada 2014 78,58 persen dan di 2015 79,11 persen. IPM tertinggi di Kecamatan Sukmajaya dengan 84,86 persen, dan terendah di Kecamatan Cipayung, yakni 72,94 persen.

“Fenomena ini faktor pertama pendidikan, yakni angka rata-rata tamat sekolah. Kedua kesehatan, dilihat dari angka harapan hidup dan ketiga ekonomi, yakni dilihat dari kualitas daya beli masyarakat,” paparnya.

Selanjutnya untuk angka kemiskinan di 2014 sebesar 2,32 persen dan di 2015 2,40 persen. Di mana angka kemiskinan tertinggi berada di Kecamatan Sawangan dengan 4,5 persen dan terendah di kecamatan Cinere sebesar 1,05 persen.

“Masih ada daerah penyumbang angka kemiskinan, sehingga jumlahnya menjadi besar,” tutup Bambang. (cky)