Foto: Ist/Radar Depok TEROBOSAN: Kemendikbud akan mempertajam mata pelajaran yang diujikan pada seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri untuk siswa SMK dengan menambah jam belajar Matematika dan Bahasa Inggris.
yamaha-nmax

TEROBOSAN: Kemendikbud akan mempertajam mata pelajaran yang diujikan pada seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri untuk siswa SMK dengan menambah jam belajar Matematika dan Bahasa Inggris. Foto: Ist/Radar Depok

Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki tiga kesempatan, yakni berwirausaha, bekerja dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT). Direktur SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(Kemdikbud) Mustaghfirin Amin mengatakan, baru 10 persen lulusan SMK terserap PT, sementara 90 persen terserap dunia industri.

 

“Siswa SMK dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan industri. Yang terserap PT terbesar di bidang pertanian, peternakan dan kelautan,” ujar Mustaghfirin Amin kepada Indopos (Jawa Pos Grup).

Untuk mendorong siswa SMK terserap PT, menurut Mustaghfirin, pihaknya mempertajam mata pelajaran yang diujikan pada seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dengan menambah jam belajar Matematika dan Bahasa Inggris.

“Kelas XI SMK jumlah belajarnya sudah sama dengan SMA, buku pedomannya pun sama,” jelasnya.

Mustaghfirin menambahkan, SMK juga mendorong prestasi dan uji kompetensi siswa. Hal ini disesuaikan dengan minat siswa yang akan melanjutkan ke PTN. “Itu menjadi persyaratan masuk PTN,” ucapnya.

Menurut Mustaghfirin, jumlah SMK saat ini sebanyak 13.400 SMK dengan total siswa 4,6 juta orang. Dengan perbandingan SMK Negeri (SMKN) sebanyak 3.400 dan swasta 10 ribu SMK. Setiap tahun, pemerintah memberikan dana BOS Rp 1,4 juta per siswa.

“Kami terus meningkatkan kualitas lulusan SMK dengan sertifikasi yang diakui Internasional. Ini agar lulusan SMK dapat menempati level menengah di industri,” ungkapnya.

Mustaghfirin menyebutkan, 85 persen lulusan SMK terserap di industri pariwisata. Kendati itu, pihaknya kini tengah mendorong kompetensi SMK untuk industri kreatif, maritim, dan industri pertanian.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengatakan, minimnya kualitas pendidikan di SMK disebabkan faktor infrastruktur dan masih terbatasnya jumlah tenaga pendidik di bidang vokasi.

Menurut Hanif, untuk meningkatkan kompetensi siswa SMK, maka harus diberikan akses ke Balai Latihan Kerja (BLK). Hal ini untuk menunjang pelatihan dan praktek kejuruan siswa. Sebab, banyak SMK yang tidak bisa menjamin lulusannya memiliki kompetensi sesuai bidang kejuruannya. (nas/yuz/JPG)