Ilustrasi Grafis
yamaha-nmax
Ilustrasi Grafis

DEPOK-Perusahaan mobil dan motor saat ini sudah ancang-ancang ambil kebijakan untuk menaikan harga jual, khususnya di Kota Depok. Keladinya, tak lain dan tak bukan akibat sudah resminya harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, dan biaya STNK & BPKB. Kabarnya, kenaikan harga jual motor bekisar Rp250-Rp450 ribu, sedangkan mobil Rp1-Rp2 jutaan.

Kepala Cabang Toyota Setiajaya, Hendri Irawan mengatakan, info terakhir untuk Agya dan Calya di Januari 2017, memang ada kenaikan harga. Namun, kenaikan tidak terlalu signifikan.

Untuk angkanya masih tentatif dan mungkin harga yang baru minggu depan sudah fix. Kenaikan harga tidak akan membuat customer kaget dengan harga baru nanti.

“Belum ada harga resmi, meski naik namun konsumen masih bisa memaklumi,” kata Hendri kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Sementara, Kepala Cabang Honda Arista, Dwiantara Sandi menambahkan, untuk kenaikan harga unit mobil di Honda Depok belum mengalami kenaikan. Pasalnya, harga 2017 belum direlease, konsumen masih memburu unit 2016, karena masih banyak promo.

Khusus untuk mobil LCGC kemungkinan ada kenaikan harga hingga Rp2 juta. Namun, untuk mobil honda lainnya biasanya naik 5 persen dari DBN. “Sampai saat ini belum direlease harga 2017, kemungkinan pertengahan atau akhir bulan ini,” ungkap Dwi.

Sedangkan, Kepala Cabang Honda Prima, Hans Tedjakusumah menyatakan, kenaikan harga bbm non subsidi ternyata berpengaruh terhadap harga jual kendaraan motor. Kendati belum resmi tapi kenaikan diprediksi antara Rp250 ribuan hingga Rp450 ribu.

“Kalau disini memang kemungkinan harga naik, biaya pembuatan STNK naik 3 kali lipat belum lagi kenaikan pajak notis STNK. Belum ada kenaikan, tapi ada biaya tambahan yang dibebankan hingga Rp450 ribuan,” singkat Hans.

Deputy Director PT Toyota Astra Motor (TAM), Fransiscus Soerjopranoto menyatakan dampak kenaikan itu belum bisa diketahui dalam waktu dekat.

Oleh karena itu, TAM saat ini sedang melakukan evaluasi untuk menentukan kebijakan apa yang akan diambil. Ada dua pilihan yang mungkin diambil, yaitu memberi subsidi atau meminta konsumen menanggung kenaikan biaya STNK dan BPKB tersebut.

“Apakah kami absorb (subsidi) atau apakah kami serahkan semua ke konsumen, itu yang sedang kami evaluasi,” kata Soerjopranoto.

TAM sebelumnya memberikan subsidi untuk biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor bagi kendaraan kepemilikan kedua yang terkena pajak progresif.

“Perubahan itu sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah, dan tujuannya tentu untuk kebaikan masyarakat luas pada umumnya. Kenaikan harga mobil akan mengikuti kemudian. Sudah ada pembicaraan, dan kami mendukung kebijakan pemerintah,” papar Soerjopranoto.

Soerjopranoto menilai kenaikan tarif tersebut tentunya akan dibarengi dengan perbaikan pelayanan. Termasuk jangka waktu penyelesaian STNK dan BPKB mobil yang dibeli konsumen.

“Sekarang sudah bagus dan kami yakin akan ada perbaikan-perbaikan birokrasi agar lebih bagus lagi,” tuturnya.
Head of Datsun Indonesia, Indriani Hadiwidjaja, menyatakan kenaikan tarif STNK dan BPKB itu sepenuhnya menjadi tanggungan konsumen. Walau demikian, menurut Indri kenaikan itu tidak akan menjadi beban yang signifikan bagi para pembeli kendaraan.

“Saya rasa kenaikan bea balik nama (BBN) sangatlah lumrah setiap tahunnya, jadi tidak dirasa signifikan,” ujarnya.
Jika Toyota dan Datsun belum secara eksplisit menyatakan bakal menaikkan harga kendaraan saat tarif baru itu diberlakukan, tidak demikian halnya dengan Honda Prospect Motor (HPM) dan Suzuki Indomobil Sales (SIS).
Melalui Marketing & After Sales Service Director, Jonfis Fandy, HPM menyatakan, bakal menaikkan harga jual kendaraan roda empat produksi mereka. Besar kenaikan biaya STNK dan BPKB itu bakal menjadi acuan besarnya persentase kenaikan harga mobil Honda tahun ini.

SIS pun menyatakan hal serupa, terutama untuk produk roda dua.

Pantauan Radar Depok, di Samsat Depok Sumajaya dan Cinere dipenuhi warga yang mengurus administrasi kendaraan. Belum lagi disejumlah SPBU harga BBM non-subsidi juga sudah diberlakukan.

Supervisor SPBU 34.16509 Sawangan Depok, Mardian mengatakan, kenaikan BMM non subsidi sudah berlaku terhitung Kamis (5/1) pukul 00.00. Kenaikan harga BBM non subsidi disesuaikan dengan rayon tertentu, sedangkan SPBU 34.16509 berada di rayon Jabodetabek.

“Kenaikan harga BBM non bersubsidi sudah berlaku sejak hari ini (kemarin,red),” ujar Mardian kepada Radar Depok, kemarin.

Mardian menjelaskan, kenaikan BBM rata-rata berkisar Rp200 hingga Rp300.BBM non bersubsidi yang mengalami kenaikan diantaranya, Pertalite yang sebelumnya Rp7.050 menjadi Rp7.350, Pertamax 92 Rp8.000 menjadi Rp8.250, Pertamax Turbo Rp8.800 menjadi Rp9.050, Pertamina Dex Rp8.200 menjadi Rp8.400, dan Dexlite Rp6.900 menjadi Rp7.200.

Mardian mengungkapkan, BBM jenis Premium tidak mengalami kenaikan dengan harga Rp7.050, sedangkan solar Rp5.250, namun pihaknya tidak menjual solar dan menggantinya dengan Dexlite.

Dia menilai, dengan adanya kenaikan BBM non bersubsidi kemungkinan masyarakat akan beralih menggunakan BBM jenis Premium karena harga yang terjangkau murah dibandingkan dengan Pertalite.

Apabila masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertalite beralih ke Premium, sambung Mardian SPBU 34.16509 masih dapat mencukupi kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, dalam seminggu pihaknya menyediakan 64.000 liter dan tidak pernah mengalami kekurangan walaupun dalam pembelian Premium disesuaikan dengan kuota.

Sementara itu, salah seorang warga Depok, Ramadhan menuturkan, kenaikan BBM non bersubsidi akan berdampak kepada perekonomian masyarakat. Atas kenaikan harga BBM non bersubsidi, dia yang sebelumnya menggunakan Pertamax 92 akan beralih ke Pertalite.

Hal itu dia lakukan guna menekan pengeluaran dalam anggaran transportasi dia bekerja. “Mau tidak mau, saya harus beralih menggunakan jenis BBM. Guna mensiasati pengeluaran anggaran transportasi bekerja,” ucap Ramadhan.(dic/ina/hmi)