RICKY/RADAR DEPOK MEMBELA: Kuasa hukum 35 leader Pandawa, Purwanto Kitung (kanan), dan rekannya menunjukkan surat kuasa di kantornya, Jalan Raya Lenteng Agung Nomor 6, Jakarta Selatan, kemarin.
yamaha-nmax

 

MEMBELA: Kuasa hukum 35 leader Pandawa, Purwanto Kitung (kanan), dan rekannya menunjukkan surat kuasa di kantornya, Jalan Raya Lenteng Agung Nomor 6, Jakarta Selatan, kemarin. Foto:Ricky/Radar Depok

RADAR DEPOK.COM – Pernyataan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukan isapan jempol belaka. Hari ini (Kamis, 26/1), bos Koperasi Pandawa, Salman Nuryanto, akan digarap guna dimintai klarifikasi terkait pengembalian dana nasabah sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam L. Tobing, membenarkan jika Nuryanto hari ini akan dipanggil ke kantor OJK.

“Benar, kami sudah meminta yang bersangkutan untuk hadir. Semoga memenuhi panggilan kami,” kata Tongam saat dihubungi Radar Depok, kemarin.

OJK akan menanyakan mekanisme pengembalian dana nasabah yang telah ditetapkan per 1 Februari sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat bos Pandawa tersebut.

“Kalau tidak datang akan dipanggil lagi, sampai 1 Februari. Tindaklanjutnya akan dilakukan setelah tanggal tersebut,” tandasnya.

Terpisah, lawyer (kuasa hukum) 35 leader Pandawa, Purwanto Kitung, mengatakan, pihaknya dipercayakan 35 leader untuk menangani tagihan dana investor dari Nuryanto.

Sebagai pihak lawyer membuat perencanaan bagaimana Nuryanto melaksanakan kewajibannya sebagaimana diketahui di berbagai media massa, bos Pandawa tersebut mau membayar dana yang diinvestasikan nasabah per 1 Februari.

“Kami menghimpun data dan informasi untuk mengetahui berapa sebenarnya orang-orang yang berada di bawah leader itu,” kata Purwanto saat menggelar Prescon di kantornya, Jalan Raya Lenteng Agung Nomor 6, Jakarta Selatan.

Pihaknya menangani kasus tersebut melibatkan empat pengacara, yakni dirinya sendiri, H. Purwanto, H Abdurahman dan Sulasmo Sakuri.

“Jadi teknisnya empat lawyer ini membagi 35 orang leader, menjadi empat kelompok. Kami menyebutnya mentor. Dari hal tersebut, tiap mentor menggali informasi dan wawancara satu persatu, sehingga kami punya pengetahuan bahwa ini pencarian dana dengan multilevel marketing,” katanya.

Pria yang juga Dewan Pakar Dekopinda Depok ini menuturkan, dengan adanya pengumuman dari OJK yang menyetop kegiatan Pandawa per 11 November, dari sana mulai timbul penarikan modal dan membuat heboh sampai sekarang.

“Di situ kami diminta hadir menenangkan down line dari 35 leader itu dan menjelaskan aspek-aspek hukumnya bagaimana. Tapi, tentunya kami menunggu sampai 1 Ferbuari. Semoga Nuryanto mau melaksanakan janjinya itu,” tuturnya.

Saat ini, kata Purwanto, pihaknya masih menyusun data, seluruh down line dan nilai rupiah yang diinvestasikan, karena baru 18 Januari kemarin menerima kuasa.

Salah satu contoh satu leader ada yang 8.000 orang, kemudian jumlahnya berapa miliar yang dihimpun dari down linenya.

“Bisa ratusan miliar dengan jumlah nasabah puluhan ribu orang, tapi kami belum bisa memperkirakan angka riilnya. Kami akan memantau terus apakah 1 Februari Nuryanto akan membayar 100 persen atau bagaimana,” katanya.

Jika dana investasi nasabah tidak dapat dikembalikan, Purwanto akan melakukan proses negosiasi dan mediasi atau ke ranah hukum.

“Itu kan kita belum masuk ke sana, atau ke ranah hukum apakah perdata atau pidana. Kami belum lihat unsur-unsur apa yang akan digiring ke sana,” jawab Purwanto.

Rekan kerja Purwanto Kitung, H. Purwanto, menambahkan, strategi yang berkaitan dengan koperasi itu memang sesuai yang sudah dikemukanan Dekopinda.

Sebab, ada KSP Pandawa Mandiri Grup, kemudian ternyata dalam koperasi itu ada unit usaha semacam multilevel marketing.

“Sedangkan untuk koperasi, nanti akan dibenahi dan disesuaikan dengan koperasi yang ada. Sehingga KSP Pandawa diharapkan dapat tumbuh sesuai kaidah-kaidah koperasi,” katanya.

Dari sini, sambung Purwanto, otomatis nanti ada unit jika KSP Pandawa berubah menjadi koperasi serba usaha, harapan dari Dekopinda ada unit simpan pinjam dan unit usaha yang terpisah.

“Simpan pinjam itu unit yang otonom, begitu juga unit usaha. Misalnya mau usaha dipertambangan atau lainnya, itu berada di bawah koperasi serba usaha Pandawa Mandiri. Di samping kami sebagai lawyer untuk mengangani masalah hukumnya, kami juga mengarahkan bahwa koperasi itu tumbuh seperti yang diharapkan pemerintah,” tutup H. Purwanto. (cky)