Ilustrasi
yamaha-nmax
Ilustrasi

DEPOK-Pakar Hukum Tata Negara, Profesor Asep Warlan Yusuf menilai dalam pengisian jabatan di pemerintah kota harus disertai dengan pengawasan yang ketat. Tidak hanya cukup dengan Inspektorat ataupun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) saja.

Disini diperlukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta akademisi dari kampus-kampus serta cendekia. Sehingga tidak ada celah sedikitpun untuk calo atau ajang titip menitip jabatan. Pasalnya, kini modus titipan itu diberikan melalui pembayaran diawal dari sebuah proyek yang dilaksanakan.

“Kalau ingin mengisi jabatan terlebih eselon II seharusnya tidak hanya tim Baperjakat saja, harus ada pihak luar,” ujar Asep kepada harian Radar Depok, kemarin.

Asep menambahkan, modus baru ini sering digunakan agar tidak terlalu kelihatan ada permainan uang untuk mengisi jabatan. Undang-undang (UU) ASN sangat ketat, namun masih saja terkadang dicari cara yang tidak terlalu vulgar. Biasanya akan tetap dibuka jalur penerimaan dan tes.

Oleh karena itu, seringkali uang titipan dibayarkan didepan ketika proyek pembangunan akan berjalan. Pihak broker atau kepala dinas akan mencari uang untuk pembayaran diawal melalui proyek-proyek ttersebut, untuk diberikan kepada kepala daerah.

Tidak ada toleransi sedikitpun mengenai titip menitip jabatan, dikarenakan sangat sensitif membuka celah untuk gratifikasi. Jika terkuak soal itu, maka harus ditindak keras sesuai hukum. “Tidak ada istilah titipan atau apapun,” tegasnya.(ina)