yamaha-nmax

DEPOK – Sekretaris Komisi A DPRD Kota Depok, Qurtifa Wijaya mengatakan bahwa banyaknya jabatan kosong di pejabat di tingakt kelurahan dan kecamatan, menjadi problem di birokrasi pemerintahan Kota Depok. Makanya, ia meminta pemkot untuk segera mengisi pos-pos jabatan yang tak bertuan.

“Untuk kelurahan dan kecamatan karena ujung tombak pelayanan publik. Maka harus juga jadi prioritas untuk bisa diisi,” tutur Qurtifa kepada Radar Depok, kemarin.

Maka dari itu, lanjutnya, harus adanya promosi jabatan dari staf pelaksana di tingkat kelurahan dan kecamatan, maupun di OPD. Hal tersebut guna merealisasikan jabatan yang kosong.

Ia menambahkan, dalam hal itu, Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kota Depok harus melakukan database kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara kepangkatan dan golongan, sudah memenuhi syarat untuk dipromosikan

“Mereka- mereka  yang sudah layak bisa dipromosikan untuk duduk di jabatan struktural yang masih kosong. Tapi itu kan tergantung juga dengan wilayah kelurahan yang ada dengan jabatan yang kosong,” bebernya

Lanjut Politisi PKS itu, jika BKD tidak bisa memenuhi kekosongan jabatan penting di tingkat kelurahan dan kecamatan secara keseluruhan. Maka saran dia, isilah tempat yang jadi prioritas.

“Jadi kalaupun tidak bisa dipenuhi semua, setidaknya kelurahan yang besar wilayahnya dan banyak penduduknya jadi perioritas,” tutupnya..

Terpisah Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Mamun Abdullah mengaskan bahwa kekosongan jabatan di tingkat kelurahan dan kecamatan yang kosong harus segera diisi oleh BKD.

“Harus disisi jabatan itu. Soalnya menggangu pelayanan publik,” tegas Mamun.

Politisi PPP ini mengatakan, kekosongan jabatan di kelurahan dan kecamatan seperti sekretaris kelurahan, camat, dan kepala seksi. “Bila tidak diperhatikan dalam hal ini, Komisi A akan memangil BKD untuk memyelesaikan persoalan ini,” tandasnya. (irw)