DEPOK – Kekosongan  jabatan di birokrasi tingkat kelurahan dan kecamatan di Kota Depok masih menjadi problem bagi Pemerintahan Kota Depok saat ini.

Anggota Komisi A DPRD Kota Depok Rachmin Siahaan mengatakan bahwa keadaan ini disebabkan karena banyak pengawai negeri sipil (PNS) yang pensiun. Ditambah lagi adanya moratorium dari Pemerintah Pusat pada 2014 hingga 2019, tidak bisa menerima PNS.

“Ini harus disikapi terkait kekosongan jabatan dan kekurangan PNS di Kota Depok,” kata Rachmin, kepada Radar Depok, kemarin.

Ia menyarankan agar pemerintah kota untuk bisa memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Dalam hal ini, harus memberikan prioritas bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Jadi jangan diam saja,” katanya.

Baca Juga  ASN Bojongsari ‘Gak’ Boleh Bolos

Lebih lanjut, berdasarkan informasi dari pihak terkait, Rachmin mengungapkan bahwa Kota Depok ini kekurangan 5.000 aparatur sipil negara (ASN). Total ASN yang bekerja di seluruh instansi pemerintahan mencapai 7.146 orang.

“Berdasarkan pertimbangan analisan jabatan dan beban kerja, Depok masih kekurangan cukup banyak ASN. Sekarang ASN di Depok perbandingannya 1:293 orang,” kata Rachmin berdasarkan data Seketaris Daerah (Sekda).

Selain itu, tahun ini ASN Depok berkurang 499 orang dari tenaga guru dan staf tata usaha Dinas Pendidikan.

Soalnya, tenaga PNS Dinas Pendidikan tersebut dipindahkan ke Provinsi Jawa Barat, setelah kewenangan pengelolaan SMA/SMK negeri dialihkan kesana.  “Semua yang pindah ASN dari SMA/SMK negeri. Sebab, dialihkan ke provinsi,” ucapnya.

Baca Juga  Leader ASN Diburu Nasabah

Anggota Komisi A DPRD Kota Depok lainya, Mamun Abdullah menegaskan bahwa kekosongan jabatan di tingkat kelurahan dan kecamatan yang kosong harus segera diisi oleh Badan Kehormatan Daerah Pemkot Depok.

rti sekretaris kelurahan, camat, dan kepala seksi.

“Bila tidak diperhatikan dalam hal ini, Komisi A akan memangil BKD untuk memyelesaikan persoalan ini,” tandasnya. (irw)

Kekurangan ASN di Kota Depok

Kota Depok kekurangan sebanyak 5.000 Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdampak pada kekosongan jabatan di OPD seperti di kelurahan, kecamatan dan sekolah.

Total ASN Pemerintahan Kota Depok mencapai 7.146 orang.

Kekurangan ASN di Kota Depok terdapat moratorium di 2014-2019 tidak bisa menerima ASN baru.

Berdasarkan pertimbangan analisa jabatan dan beban kerja perbandingannya 1:293 orang di Kota Depok.

Baca Juga  Dewan Dukung Pemkot Gandeng Swasta

Komisi A DPRD Kota Depok meminta agar kekosongan diisi sesuai skala prioritas.

Dampak kekosongan ASN proses pelayanan publik tergangu.