RADAR DEPOK.COM – Pelatih tim binaraga Jawa Barat, Heli Saptaji Wibowo mengaku, hingga saat ini masih berusaha mencari kebenaran tentang informasi yang menerpa tiga atlet binaraga Jabar, salah satunya binaragawan asal Kota Depok, Zainal.

Heli mengatakan, belum ada surat resmi dari Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) 2016 kepada Pengurus Cabang Persatuan Angkat Berat dan Besi Seluruh Indonesia (Pengcab PABBSI), maupun kepada atlet itu sendiri.

Heli mengklaim, ketiga atletnya tersebut belum bisa dikatakan positif doping. Karena belum ada surat resmi dari laboratorium yang menyebutkan hasil tes urinenya.

“Masalah doping ini jelas kami bantah, belum ada surat resmi dari PB PON. Logikanya, seharusnya PB PON melampirkan surat lampiran hasil tes urine. Ini hanya sekedar pesan via WhatsApp (WA) yang menyebutkan ketiga atlet teridentifikasi doping,” kata Heli kepada Radar Depok.

Lebih lanjut Heli menjelaskan, sebetulnya banyak kejanggalan yang dirasakan. Misalnya, dari segi laboraturium yang seharusnya memiliki sertifikasi anti doping, dan saat ini hanya ada di Cina, Thailand dan beberapa Negara lain.

“Sedangkan laboraturium di India yang sudah membawa tes urine atlet kami masih tanda tanya,” ungkap Heli.

Hingga kini, pihaknya terus mencari tahu soal doping ini. Karena menurutnya, informasi tersebut berdampak buruk kepada atlet dan PABBSI Jabar.

“Kami segera menurunkan surat buat PB PON, Kementerian Olahraga, dan KONI pusat, agar digelar kembali tes kedua demi kejelasan hasil,” paparnya.

Sementara itu, KONI Pusat akan segera memanggil Pengurus Besar dan Pengurus Pusat Cabor yang atletnya positif doping di PON 2016 Jawa Barat. Terutama cabor binaraga yang paling banyak terindikasi doping.

“Kami akan memanggil induk organisasi cabor yang atletnya positif. KONI Pusat akan melakukan evaluasi menyeluruh soal ini agar tidak terulang lagi,” ujar Wakil IV Ketua Umum KONI Pusat, K Inugroho.

KONI Pusat juga mendesak panitia pelaksana multi ajang olahraga di Indonesia untuk ikut aktif melakukan sosialisasi doping melalui LADI (Lembaga Anti Doping Indonesia). Selain itu, lanjut Inugroho, KONI Pusat juga akan kembali mengaktifkan bidang sport sciene untuk memberikan pembekalan terkait doping.

Sanksi Tegas

Selain sanksi pencabutan medali yang dilakukan PB PON, KONI Pusat masih akan menunggu hasil dari pemeriksaan Dewan Displin bentukan Kemenpora bersama LADI. Dewan Disiplin yang anggotanya terdiri dari pakar hukum olahraga, pakar kesehatan, pengurus olahraga dan mantan atlet yang lima tahun aktif menekuni olahraga ini akan melakukan dengar pendapat dengan para atlet yang positif doping.

“Dewan Disiplin itulah yang akan menentukan sejauh mana kualifikasi pelanggaran yang dilakukan. Bisa saja atlet itu tidak tahu atau memang tahu, atau juga atlet itu menjadi korban dari pihak lain. Nanti baru akan ditentukan sanksi berikutnya,” jelas Inugroho.

KONI Pusat berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada atlet yang positif doping. Larangan tampil dalam segala kejuaraan selama empat tahun bakal diberlakukan sebagai efek jera. (dia/cnn)