yamaha-nmax

DEPOK – Rencana Kementerian Kesehatan memajukan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dengan menganggarkan lima persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), disambut baik oleh para Anggota DPRD Kota Depok.

“Tentu ini sangat perlu. Pemerintah pusat sudah mewajibkan jaminan BPJS Kesehatan kepada masyarakat, tapi minim pusat kesehatannya,” kata Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Lahmudin Abdullah kepada Radar Depok, kemarin.

Puskemas sebagai wadah kesehatan, kata Lahmudin, harus mampu memberikan pelayanan kesehatan wajib. Sehingga penyakit ringan semua tercover di puskesmas. Karenanya, perlu lagi ditambah tenaga kesehatan di puskesmas.

“Seperti dokter dan perawatnya,” ucap Politisi PAN itu.

Terpisah Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Hafid Nasir mengaku sudah mendapatkan informasi terkait peningkatan fasilitas kesehatan di Puskemas.

Ia menuturkan, ada dana alokasi khusus non fisik, salah satunya penyediaan alat kesehatan atau penunjang di puskesmas tahun 2017.

Pada saat Pembahasan Rancangan Peraturan (Raperda) Ketahanan Keluarga, kata dia, dewan mendorong seluruh OPD yang terkait dengan ketahanan keluarga, dapat pro aktif mengakses program dan kegiatan pusat.

“Ketahanan fisik keluarga perlu ditopang juga dengan pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga, salah satunya di bidang kesehatan,” tutur dia.

Oleh karena itu, ia meminta Dinas kesehatan perlu proaktif berkomunikasi dengan kementerian, dalam rangka menunjang perda penguatan Kesehatan Keluarga (KK).

“Salah satunya dengan pengadaan alat kesehatan yang preventif dan promotif seperti Ultrasonography (USG) untuk memeriksa kehamilan,” ungkapnya. (irw)