RADAR DEPOK.COM – Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, salah satunya membahas presidential threshold, kini masih dalam proses pembahasan di DPR RI. Intinya, beberapa partai politik terbagi dua dalam menyikapi ambang batas pencalonan Presiden ini. Ada yang setuju, dan ada pula yang tidak.

Partai di Kota Depok juga ada yang menyuarakan pendapatnya. Ketua DPD PAN Kota Depok, Igun Sumarno menegaskan, pihaknya tidak menyetujui adanya ambang batas pencalonan Presiden. Dalam artian, ia ingin bila presidential threshold Pilpres 2019 ialah 0 persen.

“Kalau saya tidak setuju adanya ambang batas,” ucap Igun kepada Radar Depok, kemarin.

Menurut dia, adanya presidential threshold, akan memiliki dampak bagi partai-partai yang tergolong kecil untuk bisa mendorong calon presidennya di 2019. Mereka akan kesulitan.

“Bisa menghalangi partai-partai kecil dalam kesempatan untuk mencalonkan jagonya menjadi orang nomor satu di negeri ini,” ungkapnya.

Meski begitu, Igun pun menyerahkan kisruh presidential threshold ke Anggota DPR RI, terlebih yang duduk di Fraksi PAN. Sejauh ini, partai berlambang matahari terbit itu menjadi salah satu yang menyetujui presidential threshold 0 persen.

“Kalau mungkin, hilangkan saja ambang batas (presidential threshold). Biar demokrasinya lebih merata untuk semua partai,” tandasnya.

Terpisah, Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Depok, Harry Witjaksono menyerahkan urusan presidential threshold kepada ketua umum, Surya Paloh.

“Yang jelas Pileg dan Pilpres akan bareng. Dua RUU itu semuanya sedang dibahas di DPR RI. Wacana yang berkembang sekarang, sebagian partai ingin presidential threshold tetap ada. Sebagian lagi tidak menginginkan,” kata Harry.

Ia menuturkan, presidential threshold merupakan sesuai amanat Mahkamah Konstitusi (MK), dimana dilaksanakan penyelengaraan lima tahun sekali itu digelar di tahun yang sama. Disinilah, kata dia, yang menjadi problematikanya.

“Jadi menurut saya, sebaiknya kita tunggu saja pembahasan di DPR tersebut sampai selesai,” katanya.

Meski begitu, menurut dia, presidential threshold harus tetap ada. Supaya terjadi penguatan pada sistem presidential. DPP Partai Nasdem pun tidak masalah bila harus ada presidential threshold. “Kami setuju saja,” ungkapnya. (irw)