TEGASKAN : 2017 Rutan Kelas IIB Kota Depok terus menegakkan dalam penindakan terhadap pungli. Febrina/RadarDepok
yamaha-nmax
TEGASKAN : 2017 Rutan Kelas IIB Kota Depok terus menegakkan dalam penindakan terhadap pungli. Foto : Febrina/RadarDepok

DEPOK-Sebagai salah satu Kementerian yang mempunyai peran strategis dibidang hukum dan HAM. Tentunya Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa hanya bekerja yang biasa-biasa saja.

Perlu energi ekstra, karena di tahun 2017 dituntut melaksanakan Reformasi Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan energi dan sumber daya yang ada dengan berbasis teknologi informasi.

Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Kelas II B Depok, Sohibur Rachman menyatakan, 2017 akan menjadi tonggak dalam mewujudkan resolusi tersebut.

Jika di tahun 2016 menjadi tahun “PASTI BERPRESTASI”, maka tahun 2017 ini menjadi tahun “Mewujudkan Reformasi Hukum dan E-Gov PASTI Nyata”. Oleh karena itu, agar apa yang telah menjadi resolusi harus dilakukan penegasan terhadap pungli, dan juga pemantapan SDM. Dalam hal ini Rutan Kelas IIB Kota Depok terus berkoordinasi sehingga reformasi hukum bisa terwujud.

“Resolusi 2017 melaksanakan pengabdian dengan bekerja keras, lebih keras dan lebih keras lagi, bekerja cerdas dan ikhlas untuk tugas yang tuntas dalam menyukseskan “Reformasi hukum dan e-goverment PASTI nyata”,” ujar Sohibur, kepada Radar Depok, kemarin

Sohibur menambahkan, akan dilakukan penataan regulasi disemua bidang tugas. Hal ini penting, untuk mendapatkan regulasi hukum yang berkualitas. Regulasi yang selama ini tumpang-tindih perlu ditata kembali, sehingga tidak membingungkan ataupun merepotkan masyarakat.

Dan penataan regulasi adalah sebagai bagian dari tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM. Juga dilakukan peningkatan kapasitas SDM, sehingga mampu memperkuat koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya dalam rangka suksesnya reformasi hukum.

Reformasi di lembaga hukum pun diperlukan untuk mencegah tumbuhnya pungli di lembaga. Ada hal penting yang perlu di ketahui, pada 1 Januari 2017 kemarin ada berita penggagalan penyelundupan narkoba.

Ironisnya, dari hasil pengembangan pemeriksaan polisi diduga ada keterlibatan anggota disini dalam pengendalian narkoba dari dalam Lapas. “Atas kondisi tersebut, saya sebagai kepala rutan harus semakin meningkatkan kualitas sdm,” tegasnya.

Kemudian, sambungnya akan dilakukan juga penguatan budaya hukum, ini menjadi prioritas di tengah maraknya sikap-sikap intoleransi, premanisme, tindak kekerasan, serta aksi main hakim sendiri. Hukum tetap harus selalu ditegakkan dan menjadi panglima.

Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan HAM ditingkat pusat dan daerah harus mempunyai kepedulian, serta mampu memahami dan melakukan perubahan, menyesuaikan dengan kondisi nasional maupun global.  “Mulai sekarang harus sudah dipetakan dan dipersiapkan data,” tutupnya.(ina)