Mamun Abdullah Anggota Komisi A DPRD Depok
yamaha-nmax
Mamun Abdullah
Anggota Komisi A DPRD Depok

RADAR DEPOK.COM– Jalan masuk ke Kantor Kecamatan Limo yang diklaim pemilik lahan, Joyo. Pemkot Depok diminta segera menyelesaikannya sebelum terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Menurut Anggota Komisi A DPRD Depok, Mamun Abdullah jika memang jalan tersebut masih bersengketa pemerintah mesti mencari solusinya.

Caranya, kata Mamun dengan mengajak musyawarah pihak-pihak yang mengklaim jalan tersebut. Tentu camat sebagai pengelola pemerintahan di wilayah harus memfasilitasinya. Dan kalau memang ternyata jalan itu dimilik Joyo, maka pemkot harus membebaskannya. “Kecuali Pak Joyo mau mewakafkannya,” terang politi PPP ini kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Kejadian ini, sambung Mamun harus menjadi perhatian Badan Keuangan Daerah (BKD) yang notabene salah satu bidanngnya menangani hal ini. Bagian Aset harus mencatat dan mendata yang belum dibebaskan. “Saya kira banyak aset yang terbengkalai seperti ini, dan agar menjadi perhatian pemkot untuk menyikapinya secara serius,” tegasnya.

Hal ini ditekankan, guna aset seperti fasos dan fasum yang ada di Depok, dikemudian hari tidak bermasalah apalagi ada yang menggugat. “Di kesempatan rapat kerja Komisi A beberapa waktu yang lalu dengan dinas terkait saya menyoroti salah satunya tentang aset,” katanya.

Menimpali hal ini, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna sempat kaget adanya kabar tersebut. Namun, dia siap investigasi masalah ini ke bagian Aset dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mencari tahu kebenarannya. “Saya akan investigasi masalah ini,” singkat Pradi.

Perlu diketahui, belum lama ini pemilik lahan Joyo mengklaim jalan masuk menuju ke Kecamatan Limo masih masuk miliknya seluas ratusan meter. Dan dalam menyelesaikan masalah ini Pemkot Depok diberi tenggat waktu dua bulan.(dia)