URUK : Sebuah lahan dekat sebuah empang, terlihat sedang diuruk untuk dijadikan sebuah pondasi. Foto : ADE/RADAR DEPOK
yamaha-nmax

 

URUK : Sebuah lahan dekat sebuah empang, terlihat sedang diuruk untuk dijadikan sebuah pondasi. Foto : ADE/RADAR DEPOK

KALIMULYA – Menjamurnya pembangunan membuat sejumlah daerah resapan di Kota Depok terancam. Beberapa cekungan penampung air diuruk bagi kepentingan aktifitas fisik.

Kondisi ini, salah satunya, terlihat di Jalan Raya Kalimulya, Kampung Kebon Duren, RW04, Kelurahan Kalimulya, Cilodong. Daerah yang awalnya hijau, kini tampak tertutup urukan tanah dan puing. Jejak alat berat pengeruk tanah pun terlihat pula di sana.

Tentang ini, Koordinator Forum Komunitas Hijau Kota Depok, Heri Syaefudin mengatakan, Pemerintah Kota Depok harus menyelamatkan keberadaan daerah-daerah resapan di Kota Depok.

“Jalan keluarnya, pemerintah harus beli (pembebasan lahan) atau batasi izinnya. Jangan diuruk. Mungkin dibuat jadi tempat rekreasi air,” ujar Heri kepada Radar Depok.

Kelestarian daerah resapan itu penting sebagai wilayah penyerapan air di DAS Ciliwung. “Sekarang lihat posisinya itu DAS Ciliwung karena air akhirnya masuk ke aliran Sungai Ciliwung,” katanya.

Heri juga mengatakan, Pemerintah Kota Depok harusnya merasa kecolongan. Karena warga tidak dibuat cerdas dan terlibat dalam pembangunan.

”Fungsi kontrol jadi hilang. Kalau saja LPM juga bisa punya peran sampai ke ranah itu dan tidak hanya mengawal APBD, akan sangat baik,” ungkapnya.

Lebih lanjut, sambungnya, jika daerah resapan di Kota Depok semakin berkurang, akan berdampak bencana. Bisa banjir atau tanah longsor. “Karena, keberadaan resapan menahan air yang masuk ke sungai berkurang,” tegasnya.

Sementara itu, disinggung pengerukan di wilayah Kampung Kebon Duren, RW04. Lurah Kalimulya, Hasan Nurdin mengaku jika dirinya tidak mengetahui peruntukan lahan tersebut.

Ia hanya tahu jika lahan tersebut memang sedang diuruk oleh pemiliknya.

“Saya kurang tahu nantinya mau dijadikan apa. Yang jelas itu tanah milik pribadi dan pengurukan itu sudah lama dilakukan. Sebelum saya menjabat sebagai lurah disini,” ungkapnya.

Senada, Kasi pemerintahan dan trantib Kelurahan Kalimulya, Saefudin pun mengatakan, tanah tersebut milik salah seorang warga. Dirinya mengatakan hingga saat ini belum ada perizinan yang masuk ke kantor kelurahan mengenai peruntukan pengurukan lahan tersebut.

“Belum ada izin-izin mengenai peruntukan pondasi tersebut. Mengenai pengurukan kami tidak bisa melarang, karena itu merupakan tanah milik pribadi. Bukan tanah pemerintah,” tandasnya. (ade)