JUNIOR/RADAR DEPOK SIAP MEMBELA: Tim kuasa hukum yang dikomandoi Muchlis Effendi (tengah), menunjukan surat kuasa untuk membela H,  pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Kota Depok tersandung masalah hukum, kemarin.
yamaha-nmax

 

SIAP MEMBELA: Tim kuasa hukum yang dikomandoi Muchlis Effendi (tengah), menunjukan surat kuasa untuk membela H,  pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Kota Depok tersandung masalah hukum, kemarin. Foto: Junior/Radar Depok

RADAR DEPOK.COM  Seorang pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Kota Depok tersandung masalah hukum. Cukup pelik bahkan. Pria berinisial H yang menjabat kepala bidang ini, dituding melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Sejak Sabtu (21), ia sudah menghuni sel Mapolresta Depok. Berdasarkan data yang dihimpun Radar Depok, dirinya terjerat kasus atas proyek pembuatan jalan raya di kawasan Kelurahan Pasir Putih, Sawangan. Ada ketidaksesuaian spek dalam prosesnya.

Ditanya soal ini, Wakapolresta Depok, AKBP Candra Sukma Kumara membenarkan bila pihaknya tengah menangani kasus ini. “Betul (sedang menangani),” kepada Radar Depok kala disinggung menyoal masalah ini di Mapolresta Depok, kemarin.

Kasat Reskrim Polresta Depok, Kompol Teguh Nugroho juga membenarkan ihwal penahanan ini. Namun demikian, dirinya belum memberi data detail. Ia terbentur aturan.

“Kalau kasus korupsi, ada edaran dari Mabes (tidak bisa bicara banyak dulu). Kecuali sudah diproses tahap dua. Karena saat ini baru proses sidik,” beber dia.

Kuasa hukum H, Muchlis Effendi mengaku yakin bila kliennya tidak bersalah. Hanya memang ada kelalaian dalam melaksanakan tugas saja. “Ada ketidaksesuaian spek dengan yang diberikan pemerintah,” ungkapnya.

Disinggung menyoal teknis pembangunan jalan. Dirinya menjelaskan bila jalan tersebut merupakan proyek 2015. Sudah selesai pengerjaannya. Nilainya sebesar Rp2,7 milyar.

“Sebelumnya sudah ada temuan dari BPK,” beber dia.

Adapun kesalahan spek yang dimaksud, ialah ada beberapa titik jalan yang bila diteliti, kondisinya kopong di dalam. Ada kerugian negara sekitar Rp121 juta. “Tapi sudah dikembalikan ke negara kok. Harusnya dikejar adalah pihak kontraktor atau konsultannya. Klien saya hanya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK),” ucapnya.

Sebab itu tim kuasa hukum sudah mengirimkan surat penangguhan penahanan ke Mapolresta Depok. Muchlis mengira bila kliennya itu akan dijerat pasal 2 atau 3 UU Tipikor.

“Tidak ada masalah saat lelang. Proses pengerjaannya saja. Sudah dibayarkan sesuai prosedur saat temuan BPK. Memang Resiko seorang pejabat,” pungkasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Kota Depok Kota Depok, Manto membenarkan bahwa kepala bidang berinisial H tersangkut masalah soal jalan lingkungan yang ada di Pasir Putih, Sawangan.

Kasus ini, kata dia, terjadi di akhir 2015 dan baru ketahuan sekarang. Namun untuk persoalan kasus hukumnya merupakan kewenangan pihak kepolisian. Adanya kasus ini merupakan keteledoran atau kurangnya pengawasan karena sempitnya waktu pengerjaan proyek. “Setiap tahunnya proyek pengerjaan dilakukan diakhir tahun,” tegasnya.

Karenanya, Manto menambahkan, mulai 2017 semua proses pengerjaan proyek sudah dimulai pada Maret 2017 dan rampung di November 2017. Dengan begitu, di Desember 2017 sudah mulai merancang untuk di 2018.

“Posisi kepala bidang akan di plt-kan dan diajukan untuk diisi. Pasalnya semua proyek harus tetap terlaksana. Sehingga tepat di November sudah selesai,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna mengaku akan menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Pada intinya, ia mendukung segala bentuk upaya pemberantasan tindak pelanggaran hukum.

Hal ini patut menjadi pembelajaran bagi pejabat untuk lebih berhati-hati dalam bekerja. “Misalkan juga lebih teliti dalam membubuhkan tandatangan,” tandas dia. (jun/ina)