RADAR BOGOR FOR RADAR DEPOK DIA MANKAN: Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diamankan Imigrasi di daerah Kabupaten Bogor. Sepekan ke depan, personel TNI akan turut mendata keberadaan TKA hingga ke pelosok-pelosok desa. Namun peran TNI hanya sebatas pendataan, untuk kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi.
yamaha-nmax
MANKAN: Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diamankan Imigrasi di daerah Kabupaten Bogor. Sepekan ke depan, personel TNI akan turut mendata keberadaan TKA hingga ke pelosok-pelosok desa. Namun peran TNI hanya sebatas pendataan, untuk kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi. Foto: Radar Bogor For Radar Depok

RADAR DEPOK.COM – Sederet kasus penyalahgunaan izin Warga Negara Asing (WNA) membuat Komando Resor Militer (Korem) 061 Suryakancana turun tangan. Komandan Korem 061 Suryakancana Kolonel Inf Mirza Agus menginstruksikan Bintara Pembina Desa (Babinsa) turut mendata tenaga kerja asing (TKA) di masing-masing wilayah. Atas persoalan ini, Mirza menegaskan status waspada.

“Masalah tenaga kerja asing, kami telah berkoordinasi dengan ibu bupati, bahwa kami, Danrem, Danramil, dan babinsa memback-up penuh pendataan ulang terhadap seluruh warga asing di wilayah Bogor,” ujar Mirza kepada Radar Bogor (Radar Depok Group), usai pertemuan tertutup membahas TKA di Pendopo Bupati Bogor, bilangan Tegar Beriman, Kamis (12/1).

Sepekan ke depan, personel TNI akan turut mendata keberadaan TKA hingga ke pelosok-pelosok desa. Namun peran TNI hanya sebatas pendataan, untuk kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi.

“Kita mendeteksi jumlah TKA dan WNA yang tinggal di seluruh daerah Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Tampak hadir dalam rapat tersebut, Komandan Distrik Militer (Dandim) 0621/Kabupaten Bogor Letkol Czi Dwi Bima Nurrahmat, Bupati Bogor Nurhayanti, serta 40 Camat se-Kabupaten Bogor.  Mirza menjelakan, TNI bersama Kepolisian dan Imigrasi akan serentak bergerak bersama mendata ulang keberadaan warga asing dan mendeteksi adanya pelanggaran izin.

“Babinsa TNI Angkatan Darat turut membantu langkah-langkah ibu bupati, camat, dan desa untuk melakukan pendatan ulang. Sehingga kejadian seperti kemarin tak terulang lagi,” tegasnya.

Personel TNI, kata Mirza, untuk meringankan langkah tim pengawasan orang asing (Pora) dan Imigrasi. Selain itu, untuk mempersingkat waktu penyisiran lokasi yang diduga banyak TKA ilegal. “Babinsa akan mengecek lokasi pabrik pekerja di desa, agar dicek di dekat-dekat situ. Sejauh mana sih pekerja yang ada? Real-nya bagaimana,” kata dia.

Mirza mengklaim prajurit TNI AD mampu mendata penyisiran WNA secara komprehensif. Sebab, selama ini sudah menjadi tugas Babinsa untuk memetakan demografi wilayah. “Saya pikir, sekadar pendataan, ya, Babinsa bisa. Sesuai  fungsi memetakan demografi yang ada di wilayahnya,” ungkapnya, seraya menyebut Babinsa juga membantu pembangunan pertanian dan desa melalui program TMMD.

Peran TNI juga diharapkan membantu mendeteksi dugaan TKA yang kabur pada saat penggerebekan oleh Imigrasi Bogor, Selasa (10/1). Seperti diberitakan sebelumnya, tim pora Kecamatan Cigudeg mengendus ada puluhan TKA kuli tambang asal Tiongkok yang mengeruk hasil bumi di perbukitan Cigudeg. Namun yang tertangkap oleh petugas Imigrasi hanya belasan orang. “Diduga (TKA Tiongkok) bakal balik lagi ke lokasi kerjanya, di tambang,” kata Camat Cigudeg Acep Sajidin kepada Radar Bogor.

Bupati Bogor Nurhayanti mengamini peningkatan pengawasan di wilayah. Ia mengerahkan seluruh Muspida, Muspika hingga RT/RW untuk turut membantu pendataan WNA di lingkungan sekitar. Jika ada yang mencurigakan, Yanti -sapaan Nurhayanti- meminta masyarakat melapor untuk ditindak oleh tim pora bersama Imigrasi.

“Hari ini (kemarin, red) sudah kami rapatkan membahas sistem keamanan lingkungan, sampai tingkat RT dan RW. Ketua RT/RW harus tahu kalau ada orang luar yang masuk, apalagi orang asing. Untuk yang dipedalaman, di pabrik-pabrik, kami minta bantuan TNI-Polri dan Imigrasi,” ujarnya usai memimpin rapat koordinasi.

Pada rapat yang dihadiri Kepala Imigrasi Kelas I Bogor dan Kementerian Luar Negeri, itu Yanti juga menegaskan pihaknya bakal menyosialisasikan kepada para imigran, untuk tidak melakukan aktivitas sebagai pengusaha dan bekerja.

Tak hanya TKA asal Tiongkok yang menjadi pembahasan rapat koordinasi kemarin. Namun juga ribuan imigran asal Timur Tengah di kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor. Imigran yang difasilitasi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) itu banyak memberi dampak negatif kepada lingkungan sekitar.

Yanti mengatakan, Pemerintah Pusat menyarankan agar para Imigran Puncak direlokasi dari kawasan wisata itu. Tapi menurutnya, relokasi itu bukan hal mudah. Karena meski banyak memberi dampak negatif, namun ada pula masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari keberadaan para imigran.

“Kata ibu, tidak mudah untuk merelokasikan. Harus dibicarakan terlebih dahulu. Apakah masyarakat setuju?,” cetusnya.

Meski diakui Yanti, perbedaan budaya imigran dengan warga lokal kerap melahirkan gesekan sosial. “Termasuk masalah pernikahan siri, kita harus memikirkan status perlindungan hukumnya, untuk anaknya,” tandasnya.

Asisten Deputi Bidkor, Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa, Brigjen Pol Drs Chairul Anwar menjelaskan, ada beberapa rekomendasi yang nantinya bakal ditindaklanjuti soal imigran di kawasan Puncak. Diawali dengan pendataan ulang terhadap para pencari suaka.

“Masyarakat juga diimbau agara tempat tinggalnya tidak disewakan kepada imigran,” ujar Chairul kepada Radar Bogor.

Hasil pendataan tersebut yang kelak menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan nasib para imigran. “Kita akan mengetahui apakah mereka (imigran) bisa dipulangkan secara sukarela atau dilakukan deportasi. Keputusan itu didasarkan pada hasil inventarisasi data,” ujarnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data Imigrasi Kelas I Bogor, imigran yang tinggal di Kabupaten Bogor berjumlah 1.666 orang. Sedangkan sebanyak 1.337 imigran tercatat tinggal di Kecamatan Cisarua, kawasan Puncak Bogor.

Meski bukan sebagai negara tujuan, Kabupaten Bogor merupakan wilayah transit para imigran yang menunggu proses penempatan ke negara penerima oleh UNHCR yang prosesnya memerlukan waktu bertahun-tahun.

“Saat ini sedang dirumuskan peraturan presiden tentang orang asing sebagai pengungsi, mudah-mudahan tahun 2017 sudah bisa ditanda tangani, dimana aturan tersebut mengatur peran kementrian lembaga terkait dengan penanganan pengungsi,” tukasnya.

Di bagian lain, pemeriksaan terhadap 12 TKA ilegal asal Tiongkok hingga tadi malam masih berlangsung di Kantor Imigrasi Kelas I Bogor, Jalan Ahmad Yani, Kota Bogor. Kini Imigrasi juga membidik pihak yang memfasilitasi keberadaan para kuli Tiongkok itu ke Bumi Tegar Beriman.

“Sampai malam ini, masih berlangsung (pemeriksaan, red). Kami datangkan penerjemah dari Dirjen Imigrasi. Dari jam 10 pagi sampai malam ini terus estafet,” ujar Kepala Imigrasi Kelas I Bogor Herman Lukman.

Selain menelusuri sponsor, petugas juga menggali keterangan soal keberadaan puluhan TKA lainnya yang diduga sempat kabur saat penggerebekan, Selasa (10/1) kemarin. Sementara bagi mereka yang terbukti melanggar izin, sanksi deportasi segera dilaksanakan.

“Hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan agar cepat selasi BAP-nya,” kata Herman. Namun jika pelanggaran TKA tak hanya perizinan, maka Imigrasi akan melimpahkan kasus tersebut kepada pihak Kepolisian. (ded/don/nal/d)