Foto: Pebri/Radar Depok MERIAH: Di peringatan HUT ke-12, Himpaudi Depok mengadakan berbagai perlombaan, salah satunya adalah berjalan di atas tali tambang.
yamaha-nmax

 

 

MERIAH: Di peringatan HUT ke-12, Himpaudi Depok mengadakan berbagai perlombaan, salah satunya adalah berjalan di atas tali tambang. Foto: Pebri/Radar Depok

RADAR DEPOK – Pada 2017, Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kota Depok, menargetkan 250 dari total 425 lembaga PAUD yang menjadi anggotanya, sudah terakreditasi. Hal itu disampaikan Ketua Himpaudi, Romjah saat peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-12 Himpaudi, Kamis (26/1).

Romjah menjelaskan, sejak digulirkannya program lembaga PAUD terakreditasi di tahun 2015, sampai sekarang ini sudah ada 148 lembaga PAUD yang terakreditasi. Untuk mencapai itu semua, Himpaudi Kota Depok akan memberikan pendampingan ke lembaga PAUD yang ingin mengurus akreditasinya.

“Akreditas di lembaga PAUD se-Kota Depok akan dilakukan secara bertahap, sampai akhirnya nanti semua lembaga PAUD memilikinya,” ucapnya kepada Radar Depok.

Romjah meuturkan, dengan terakreditas maka lembaga PAUD tersebut sudah memenuhi standar-standar sebagai tempat pendidikan. Sehingga, akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Karena, untuk mendapatkan akreditas, lembaga PAUD tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan.

“Tidak hanya itu saja, diperlukan pengetahuan dari orang tua apa yang menjadi perbedaan dari lembaga PAUD yang sudah terakreditasi dengan yang belum. Sehingga, mereka bisa memilih tempat yang terbaik untuk anaknya mengenyam ilmu pengetahuan,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Kabid PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Nita Ita Herlita mengatakan, berdasarkan data di tahun 2016 di Kota Depok lembaga PAUD ada 933 lembaga yang berada di dalam naungan Disdik Kota Depok.  Dari jumlah lembaga PAUD tersebut, tertampung 64.925 siswa.

Tetapi, jumlah belum sampai pada jumlah sasaran usia 4 – 6 tahun yang berjumlah 114.460. “Jadi APK PAUD Kota Depok, baru 56,72 persen,” jelasnya.

Nita menjelaskan, untuk mewujudkan PAUD sebgai gerakan nasional, diperlukan keterlibatan semua komponen bangsa dan sumber pendanaan yang tersedia. Diantarnya bisa berasal dari orang tua, masyarakat dan tanggungjawab dari CSR perusahaan dan beberapa sumber dana lainnya.

“PAUD harus mampu menjangkau kawasan yang tertinggal, terisolir dan terdepan dengan berbagai karakteristik,” katanya. (peb)