Foto: Irwan/Radar Depok TAMPUNG ASPIRASI:  Anggota DPRD Dapil Kecamatan Sawangan-Bojongsari-Cipayung Kota Depok, Qonita Lutfiyah saat melaksanakan reses di RW05, Kelurahan Pondok Jaya, Cipayung, belum lama ini.
yamaha-nmax

 

TAMPUNG ASPIRASI:  Anggota DPRD Dapil Kecamatan Sawangan-Bojongsari-Cipayung Kota Depok, Qonita Lutfiyah saat melaksanakan reses di RW05, Kelurahan Pondok Jaya, Cipayung, belum lama ini. Foto: Irwan/Radar Depok

RADAR DEPOK.COM – Sama seperti rekan-rekan sejawatnya di DPRD Kota Depok. Qonita Luthfiyah baru saja merampungkan kegiatan resesnya. Belum lama ini, ia menghelatnya di wilayah RW05, Kelurahan Pondok Jaya, Cipayung.

Qonita mengatakan, momentum reses juga dijadikan ajang silaturahmi kader partai dengan warga masyarakat, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.

Namun begitu, ia tak mau mengumbar janji manis. Dirinya tetap berkomitmen menampung segala keluh kesah masyarakat.

“Dalam Reses itu anggota dewan wajib mendengarkan aspirasi masyarakat. Tidak ada sekat antara dewan dan masyarakat,” ujar Qonita.

Ia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan segala masukan dan usulannya terkait pembangunan di lingkungan, baik fisik maupun non fisik. Tak hanya itu, ia juga meminta masyarakat bersabar terkait dengan realisasi pembangunan.

Lebih lanjut, Qonita mengatakan, selama 2,5 tahun menjadi anggota dewan, dirinya telah berusaha menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Tapi, diakui masih ada berbagai kekurangan.

“Saya berharap dengan adanya reses ini, saya dapat bekerja lebih optimal lagi sehingga aspirasi masyarakat ke depan dapat terpenuhi,” tutur Ketua DPC PPP Kota Depok itu.

Beberapa perwakilan RT, RW, tokoh masyarakat setempat yang turut menyampaikan aspirasi terkait masalah renovasi musala, masjid, saluran air, jalan lingkungan, tanah makam, hingga persoalan sampah. Pun menyangkut penggunaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Berkaitan dengan tempat ibadah sangat penting. Saya secara pribadi akan turun langsung untuk meninjau dan memberikan bantuan. Tapi saya juga berharap partisipasi dari masyarakat sekitar untuk sama-sama peduli,” tuturnya.

Selain itu juga soal mengenai pembebasan tanah untuk pemakaman saat reses di RW05 Pondok Jaya, Cipayung. Qonita mengatakan,  tergantung dari komitmen masyarakat sekitar sebelum diajukan ke DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan).

“Kalau ada dorongan dari masyarakat, RT, RW, dan tokoh masyarakat, prosesnya akan mudah,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) Kota Depok, Tengku Farida Rachmayanti mengatakan, bahwa hasil reses, selanjutnya dipetakan di fraksi masing-masing.

“Setelah itu dilaporkan ke Sekretaris Dewan Depok berbentuk administrasi,” kata Farida.

Namun tidak hanya itu, aspirasi para dewan itu dibacakan di sidang Paripurna setelah dilaporkan kepada Ketua DPRD dan unsur pimpinan yang ada.

“Jadi setelah di paripurna, usulan tersebut diserahkan ke dinas terkait sesuai usulan, karena aspirasi warga beragam. Tinggal pihak dewan mengawal sesuai usulanya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Depok, Edi Sitorus mengatakan, kegiatan reses diatur dalam Undang-undang dan peraturan Kementrian Dalam Negeri. Bahwa para wakil rakyat ini melakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat di tiap dapilnya.

“Mereka harus melakukan itu, agar masyarakat tahu,” ucap Edi. Untuk merealisasikan usulan tersebut, jelas Edi, harus sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintahan Kota Depok.

“Tapi, sebelumnya usulan itu yang menjadi pokok pikiran rakyat itu dirapatkan di Sidang Paripurna. Setelah itu baru diserahkan ke dinas terkait sesuai pokok pikiran,” ungkapnya. (irw)