yamaha-nmax

DEPOK-Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sofian Effendi menegaskan, UU Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) harus berdasarkan sistem Merit. Artinya calon yang memili kualifikasi dan kopetensi untuk suatu jabatanlah yang harusnya diangkat.

“Titipan jelas dilarang dalam sistem Merit, apalagi KKN,” tegas Sofian kepada Koran Depok Sesungguhnya (Slogan Radar Depok) , kemarin.

Menurutnya, penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir 2016, hanya sebagian kecil contoh praktik jual beli jabatan aparatur sipil negara (ASN). “Kami melakukan banyak pemeriksaan dan sudah melaporkan ke Menteri Dalam Negeri, tinggal tunggu waktu dari KPK saja,” katanya.

Bila nantinya jelas ada titipan, sambungnya pengakatan pejabat tersebut mesti dibatalkan. “Jadi titipan itu sangat tidak boleh. Depok mesti ikuti aturan,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, perkiraan perputaran duit praktik jual beli jabatan ASN mencapai Rp 35 triliun per satu tahun di 600 instansi pemerintah se-Indonesia. Menurut Sofian, salah satu faktor penyubur praktik ilegal itu adalah lambatnya penyelesaian tujuh Rancangan Peraturan Pemerintah tentang ASN sejak tiga tahun lalu.

Hal itu, berpengaruh pada lambatnya UU ASN berbasis sistem merit yang mengutamakan kualitas dan kompetensi calon aparatur, sehingga tidak bisa semena-mena diisi oleh personel yang memiliki kedekatan dengan pemerintah atau aparat yang berkuasa.

Sebelumnya, Walikota Depok Mohammad Idris sebelumnya menyatakan, istilah titipan itu bukan suatu hal yang salah. Selama titipan yang bersangkutan sesuai dengan prosedur serta kriteria yang diperlukan kenapa tidak. “Siapapun boleh mengajukan, semua kembali lagi ke aturan dan spesifikasi yang sesuai kebutuhan,” tutur Walikota saat menyambangi PWI Kota Depok, beberapa hari lalu.

Sementara, Sekretaris Komisi A DPRD Depok, Qurtiva Wijaya mengatakan, KOmisi A sudah beberapa kali menyampaikan rekomendasi, agar pemkot memiliki database kepegawaian yang baik.

Juga mencatat track record ASN secara lengkap. Dengan adanya database yang baik akan membantu dalam proses pemilihan dan penempatan ASN pada jabatan yang ada.

Menurutnya, untuk eselon II yang kosong mekanismenya harus dilakukan open biding. Calon yang ada diseleksi dan dinilai secara objektif, sehingga bagus untuk menghindari titip menitip.

Jika sudah demikian, penempatan ASN pada jabatan tertentu betul-betul tepat. “Kalau sudah mekanismenya seperti itu, saya rasa akan jauh dari titipan,”ungkapnya.

Sedangkan dari pandangan Sekretaris Fraksi Gerindra Kota Depok, Muhammad HB mneyebutkan, kalau di Depok tidak ada indikasi titipan jabatan. Sebagai partai pengusung tidak ada ruang untuk calo. Jika ada titipan itu hal yang lazim, titipan artinya bukan akomodir, sepanjang memang kapasitas sesuai prosedur.

Itu bukan titipan lebih kepada mungkin memberikan informasi kepada yang bersangkutan, untuk mengisi posisi yang kosong sesuai dengan kompetensi dan kebijakan tim penilai.(ret/ina)