Fchri/Radar Depok SALING MENGISI : Walikota Depok Mohammad Idris dengan Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna sedang membicarakan rencana pembangunan di Depok selama empat tahun mendatang, kemarin.
SALING MENGISI : Walikota Depok Mohammad Idris dengan Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna sedang membicarakan rencana pembangunan di Depok selama empat tahun mendatang, kemarin. Fchri/Radar Depok

RADAR DEPOK.COM – Rabu 17 Februari 2016, merupakan titik disahkannya Walikota Depok Mohammad Idris dan Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna. Pelantikan dilakukan di Gedung Merdeka, di Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, bersama dengan lima pasangan kepala daerah lainnya hasil pilkada serentak 2015 lalu. Lika-liku perjalanan selama memimpin Kota Bersahabat atau Friedly City, diarunginya bersama secara perlahan dengan detail. Dan hari ini merupakan genap Idris-Pradi (IP) setahun menjabat.

Kemarin, bersama dengan awak media lokal lainnya di Depok, Idris-Pradi bertutur sejak awal sudah koordinasi yang terjalin diantaranya dengan Forkopimda, ini guna memberikan keamanan dan kenyamanan Kota Depok.

Sementara untuk sinergitas dengan DPRD berupa kebijakan, peraturan perundangan dan pengawasan sudah dilakukan terhadap pelaksanaan program kegiatan.

Dengan kondisi dalam tanda kutip terburu-buru saat pelantikan. “Kendati demikian kami dapat menyelesaikan pembangunan jangka menengah dari wilayah lain.

Dalam perubahan SOTK kami tidak menemukan permasalahan yang krusial dalam proses penentuan dinas-dinas pemerintah pusat maupun penempatan SDM,” katanya.

Menurutnya, ada sebuah kelumrahan dalam pelaksanaan program Pemda dalam masa peralihan, yaitu periode 2011 hingga 2016. Sementara dilanjutkan 2016 hingga 2021. Dari sisi penganggaran 2016 adalah rencana adalah saat pembahasan APBD 2011.

Rencana kerja Pemerintahan Daerah sudah dibicarakan sebelum aktif secara dinamis untuk 2017 yaitu RKPD. Memang ada kegiatan yang dikunci dari kegiatan general, sehingga berbicara pendapatan anggaran 2017 sudah terkunci, namun tidak keluar dari RPJMD.

Secara efektif dan menyeluruh untuk pemerintahan sekarang guna melakukan penganggaran pada 2018. Namun, pada 2016 dan 2017 dia dapat melakukan perubahan sedikit dengan tidak keluar dari RKPD.

Terkait janji kampanye, sambung Idris setiap kepala daerah harus memiliki visi, misi, dan janji kampanye. Ada 10 janji kampanye yang bersifat infrastruktur, program dan kesejahteraan. Beberapa hal yang dapat dilakukan pada 2016 memberikan apresiasi beberapa anggaran yang sudah diwacanakan dari 2015 untuk 2016.

Namun, pada 2016 yang belum dapat direncanakan berusaha realisasikan, diantaranya dalam anggaran perubahan kami buat untuk Pra pembebasan lahan-lahan untuk fasilitas publik.

Contohnya SMPN 24 dan 25 karena ini masuk dalam fasilitas publik dalam pendidikan, ada juga kenaikan intensif RT, RW dan LPM sudah dilakukan pada 2016 pada anggaran perubahan, anggaran lama hanya 10 bulan dilengkapi 2 bulan menjadi satu tahun. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan memberikan reward kepada ASN dengan menaikkan kesra pada anggaran 2016.

Kemudian mengkaji alun-alun Kota dengan nilai anggran pembelian lahan Rp176 miliar. Ada juga kenaikan intensif kader posyandu dan posbindu pada 2017. Mulai perubahan 2016 dan tahun ini memberikan perhatian kepada guru honor dari Rp200 ribu sekarang menjadi Rp400 ribu dengan jumlah guru 1800.

”Tahun ini kami menganggarkan honor 200 pembimbing rohani dengan perbulan Rp300 ribu. dibayar dua hingga tiga bulan sekali,” bebernya.

Sementara soal, menyakinkan program janji kampanye, dalam RPJMD kegiatan pertahun sudah buat matrik, seperti seribu UMKM yang akan dilaksanakan ditiap tahun.

Pembangunan Taman Terpadu ditiap kelurahan, tengah melakukan pendataan. Namun melihat potensi anggaran dari pusat dan mengefesiensikan anggaran yang dimiliki.

”Dalam pembangunan kami mengutamakan yang terlebih dahulu untuk kepentingan umum,” tegasnya.

Menarik disinggung, salah satunya persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung. Seperti diketahui, kondisi TPA sudah overload. Sampah sudah menggunung. Perlu solusi segera.

Mohammad Idris tak menampik kondisi miris disana. Dikatakannya, setiap hari sampah yang masuk sebanyak 1.200 ton. Sementara, TPA Cipayung cuma mampu menampung 780 ton sampah/hari.

Lalu keberadaan Unit Pengeloaan Sampah (UPS), setiap harinya hanya bisa mengolah sebanyak 120 ton sampah/hari. “Lalu kemana sisa sampahnya,” ucap Idris.

Sempat ada angin segar tentang soal sampah di Depok. Berdasarkan rencana, 2017 ini, sampah Depok akan dibuang ke TPA Regional Lulut-Nambo. Tapi karena kontraktor TPA-nya mundur ditengah proyek, terpaksa terundalah rencana tersebut.

Padahal jika jadi, dipastikan sampah Depok tak harus dibuang lagi ke TPA Cipayung.

“Kalau di Nambo, setiap harinya mampu menampung sebanyak 1.500 ton sampah Depok,” jelasnya.

Ihwal sampah di  TPA Cipayung, untuk jangka pendeknya, pemerintah berencana mmembuat sumur baru. Luasnya 5.000 meter. Tapi umurnya tidak akan panjang. Melihat banyak sampah di Depok, kemungkinan hanya sanggup menampung lima sampai enam bulan sampah. “Jika untuk pembuangan residu sampah, kemungkinan bisa bertahan setahun,” beber dia.

Lebih lanjut, problema di TPA Cipayung tak pelak berdampak dari sukarnya Depok merengkuh Piala Adipura, sebagai kota terbersih. Sebab tim penilai, acapkali memberi nilai dibawah 6,5 bagi TPA Cipayung: sekitar 6,1 dan 6,3.

“Namun dari penilian September-Oktober, nilainya sudah naik menjadi 7,1. mudah-mudahan jika sampai penilaian berikutnya terus meningkat, Insya Allah bisa meraih Adipura. Amin,” ucapnya.

Tak lengkap rasanya bisa mengulik pemerintah ini, tanpa menyenggol dukungan politiknya. Seperti diketahui, pada Pilkada 2014 lalu, pasangan ini diusung dua partai politik: Partai Gerindra dan PKS, lalu didukung Partai Demokrat.

Nah setahun berjalan ini, bagaimanakah sikap parpol non koalisi pemerintahan kepada pasangan ini. Pradi Supriatna memberi penjelasan sedikit.

Menurutnya sejauh ini komunikasinya sudah baik. Saling menberi dukungan lewat masukan dan kritik. Terlebih saat digelar reses, banyak masukan yang diberikan anggota parlemen kepeda pemerintah, yang kemudian masukan itu tertuang pula di dalam Musrenbang tingkat kecamatan atau kota.

“Kawan-kawan di parlemen sangat membantu kok. Berikan pemikiran dan ide-ide lewat masing-masing dapilnya. Sangat membantu dalam realisasi RKPD,” ujarnya.

Pradi menegaskan, pekerjaan rumah (PR) yang menjadi fokus dirinya bersama Walikota Mohammad Idris sarana dan prasarana pendidikan, kemacetan, kesehatan, termasuk persampahan.

“Untuk kaitan dengan kemacetan memang tidak bisa intens. Tapi kita, Depok cukup terbantu dengan infrastruktur yang dibangun Pemerintah Pusat. Terbukanya ruas tol baru. Itu menjadi salah satu solusi menyelesaikan kemacetan di Depok,” kata Pradi.

Hal lainnya mengurangi macet, kata dia, Pemkot Depok ingin membuka ruas jalan baru maupun pelebaran jalan. Contohnya rencana pelebaran Jalan Raya Sawangan.

“Kita sudah mengajukan (pelebaran jalan) ke Pemerintah Pusat. Karena kewenangan Jalan Raya Sawangan adanya di pusat. Kita usulkan diperlebar 24 meter. Jalan Raya Bojongsari, Depok-Bogor, termasuk lanjutan Jalan Juanda kewenangan pusat,” kata dia.

Sementara, untuk sarana dan prasarana pendidikan, kata Pradi, pemerintah kota terus berupaya menambah bangunan sekolah. Pada 2017, dua SLTP akan dibangun di wilayah Beji dan Pancoranmas.

“Anggarannya sudah kita siapkan. Satu SLTP anggarannya Rp10 miliar. Insya Allah tahun ini bisa terbangun,” kata Pradi.

Menurut dia, APBD Kota Depok yang hanya Rp2,7 triliun harus dibagi-bagi ke sejumlah bidang. Pelayanan kesehatan misalnya, sampai saat ini baru ada enam pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang memberikan layanan 24 jam.

“Di tahun-tahun berikutnya akan terus kita dorong agar semua puskesmas membuka layanan 24 jam. Karena memang dengan APBD kita yang tidak terlalu besar, harus disesuaikan dengan seluruh bidang,” kata Pradi.(ram/jun/dic/hmi)