Ilustrasi
Ilustrasi

RADAR DEPOK.COM – Sejumlah daerah akan melangsungkan pesta demokrasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) secara serentak pada Rabu (15/2), termasuk DKI Jakarta. Diketahui, ada 431 Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) Kota Depok merupakan warga Jakarta. Artinya mereka ber-KTP DKI. Hal itu disampaikan Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok, Supian Suri, kemarin (13/2).

Tidak hanya itu, Kota Depok juga akan mengikuti instruksi pusat bahwa pada Pilgub serentak tersebut dijadikan sebagai hari libur nasional. Supian menyebutkan, total PNS di Kota Depok mencapai 7.146 orang.

“Kami menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan presiden, sehingga pada 15 Februari kami juga libur,” kata Supian kepada Radar Depok.

Supian menambahkan, meski Depok tidak melaksanakan pemilihan kepala daerah namun tetap meliburkan PNS, karena memang sudah menjadi keputusan pusat. Walaupun PNS tidak sampai 10 persen dari total yang ada, PNS ber-KTP Jakarta ini memiliki hak untuk mencoblos pada Pilgub besok.

“Kami memberikan kesempatan kepada PNS yang mempunyai hak pilih,” ungkapnya.

Terpisah, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna mengatakan, Pemkot Depok meliburkan PNS pada 15 Februari 2017 karena memang sudah menjadi keputusan presiden. Selain itu di Depok juga banyak PNS ber-KTP Jakarta.

“Oleh karena itu, guna memaksimalkan hak coblosnya maka keputusan libur nasional ini menjadi jalan keluar terbaik,” terang Pradi.

Polda Metro Bentuk Tim OTT

Sementara itu, Polda Metro Jaya membentuk tim operasi tangkap tangan (OTT) politik uang terkait dengan penyelenggaraan pemungutan suara Pilkada DKI. Pihak kepolisian akan memproses hukum pelaku yang tertangkap tangan melakukan politik uang tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono tidak menjelaskan secara detail bagaimana cara kerja tim tapi, menurutnya, paling tidak dibentuknya tim ini dapat mencegah adanya indikasi money politics tersebut. “Ya itu adalah teknis dari tim itu sendiri. Tim itu sebagai upaya preventif agar tidak terjadi money politics,” kata Argo, Senin (13/2).

Argo menambahkan, untuk pelaksanaannya, pihak kepolisian tetap berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Kami bentuk tim saja, kami lidik sendiri. Nanti kami koordinasi tetap dengan Bawaslu,” imbuh Argo.

Saat disinggung soal jumlah anggota tim yang dilibatkan dalam OTT tersebut, Argo enggan membeberkan lebih detail.

Tetapi, yang jelas, tim ini akan melibatkan fungsi intelijen. “Saya tidak bisa sebutkan jumlah. Yang jelas dari Polda, dari reserse dan intel,” lanjutnya.

Lebih jauh ia mengatakan tim ini akan melakukan penyelidikan langsung di lapangan secara tertutup. Tapi ia juga menyarankan masyarakat agar melapor apabila menemukan adanya indikasi politik uang tersebut. “Kalau masyarakat punya informasi ada pelanggaran boleh, silakan saja disampaikan ke kami,” ungkapnya.

Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan mengatakan pihaknya mencium adanya indikasi money politics menjelang penyelenggaraan pemungutan suara Pilkada DKI ini. Untuk mencegah hal itu, ia membentuk tim OTT money politics. (ina/dtc/gun)