Foto: Irwan/Radar Depok MENDENGARKAN: Anggota DPRD Kota Depok saat melaksanakan reses di Kelurahan Pancoranmas.
yamaha-nmax
MENDENGARKAN: Anggota DPRD Kota Depok saat melaksanakan reses di Kecamatan Pancoranmas. Foto: Irwan/Radar Depok

RADAR DEPOK.COM – Beragam usulan sudah ditampung para anggota dewan dari tiga hari masa reses: 25 sampai 27 Januari. Dari usulan yang masuk, nantinya akan menjadi pokok pikiran tiap dewan untuk dibahas di alat kelengkapan dewan (AKD).

“Memang reses itu sifatnya personaliti dewan, dimana nantinya akan menjadi pokok pikiran dewan masing-masing,” kata Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Lahmudin Abdullah Radar Depok, kemarin.

Menurut Lahmudin, usulan dari masyarakat saat reses cukup banyak dan beragam. Sebelum masuk ke AKD, lebih dulu akan dibahas di tiap-tiap fraksi.

“Setelah itu dipilah mana saja leading sector untuk masuk ke tiap komisi. Tergantung usulannya seperti apa. Nanti masuk ditiap komisi yang ada di alat kelengkapan,” ujarnya.

Dikatakan, usulan kebijakan yang masuk ke ranah Komisi D itu bermacam-macam. Seperti, pembangunan sekolah untuk menambah ruang kelas, kekurangan guru di sekolah itu masuk  dalam pendidikan.

Sedangkan bidang sosial, seperti kesehatan, kegiatan organisasi masyarakat dan kepemudaan seperti majelis taklim.

“Banyak yang masuk ke ranah Komisi D, nanti itu dipilah yang menjadi prioritas yang akan dikawal oleh Komisi D,” jelasnya. Namun kata dia, yang menjadi dominan adalah usulan pembangunan infrastruktur. Itu akan masuk ke ranah Komisi C.

“Masih usulan pembangunan  yang sering diminta warga,” ucap Politisi PAN itu.

Ditambahkan, masih banyak warga yang meminta agar proses administrasi kependudukan dimudahkan. Hal seperti itu, kata dia, masuk dalam Komisi A.

Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Mohammad HB mengatakan, hasil dari reses yaitu usulan masyarakat akan disampaikan dalam forum fraksi. Lalu dilaporkan kepada unsur pimpinan, untuk dibahas apa saja yang menjadi mayoritas permintaan masyarakat.

“Laporan reses itu nantinya masuk dalam Rapat Paripurna,” katanya.

Untuk usulan yang masuk ke ranah Komisi B kata Mohammad akan dikawal setelah diparipurnakan. Ada pun usulan yang masuk ke Komisi B itu diantaranya soal objek wisata, peningkatan budaya dimasyarakat, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Intinya yang masuk di Komisi B akan dikawal,” katanya.

Sementara Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Depok, Edi Sitorus mengatakan, kegiatan reses diatur dalam Undang-undang dan peraturan Kementrian Dalam Negeri.

Yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Bahwa para wakil rakyat ini, kata dia, melakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat di tiap dapilnya. Mereka juga harus memaparkan, menginformasikan fungsi legislatif kepada masyarakat.

Dalam merealisasikan usulan masyarakat, kata Edi, perlu juga diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintahan Kota Depok. “Agar program lebih maksimal,” ungkapnya. (irw)