Ahmad Fachry / Radar Depok TAMPUNG ASPIRASI : Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jabar, H.M Hasbullah Rahmad saat reses di kediaman Ketua DPC PAN Cimanggis, Lalu Sumiartha di RT07/06 Kelurahan Mekarsari, Cimanggis, Sabtu (25/2).

 

TAMPUNG ASPIRASI : Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jabar, H.M Hasbullah Rahmad saat reses di kediaman Ketua DPC PAN Cimanggis, Lalu Sumiartha di RT07/06 Kelurahan Mekarsari, Cimanggis, Sabtu (25/2). Ahmad Fachry / Radar Depok

RADAR DEPOK.COM – Pemkot Depok diminta berani mengeluarkan Perwa atau Perda untuk memberikan dana bantuan Rp1 miliar buat kelurahan, sebagai dana taktis untuk membangun lingkungan yang bersifat mendesak.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, H.M Hasbullah Rahmad saat reses di kediaman Ketua DPC PAN Cimanggis, Lalu Sumiartha, RT07/06 Kelurahan Mekarsari, Cimanggis, Kamis (26/2)

“Ini menumbuhkembangkan kegotongroyongan dan rasa tanggungjawab di masyarakat,” tutur dewan yang akrab disapa Bang Has ini.

Karena, lanjut dia, jika dibuat penunjukan langsung (PL) untuk membenahi jalan yang bolong atau turap yang longsor, itu perencanan dan realisasinya setahun kedepan. “Bisa jadi ketika turap jebol hanya semeter, jika dikerjakan di tahun depan bisa tujuh meter. Tentunya cost-nya akan lebih tinggi,” terangnya.

Bang Has berharap, jika bisa direalisasikan, anggaran tersebut tidak hanya membangun fasilitas kelurahan. Lebih dari itu, dapat menjadi alat perekat bagi lurah untuk memobilisasi tingkat responsibilitas publik terhadap lingkungan. Kemudian, kepedulian dan gotongroyong dapat tumbuh. Selain itu, warga juga nantinya akan andil dalam pembangunan tersebut tanpa dipungut biaya.

“Saya kira lebih berfaedah, jika satu kelurahan diberikan dana Rp1 miliar, ketimbang anggarannya dihambur-hamburkan melalui PL hanya untuk jalan lingkungan,” ucapnya.

Saat ini, desa mendapatkan dana dari tiap kabupaten. Di Jawa Barat, pemprov rata-rata membantu per desa Rp115 juta per tahunnya dan dari pusat pun menyalurkan bantuan ke desa. Jadi, anggaran desa per tahun lebih dari Rp1 miliar.

“Desa saja bisa dapat bantuan dari pusat, provinsi dan kabupaten untuk mengelola infrastruktur pembangunan di desa, apa bedanya dengan kelurahan, toh yang dibangun masyarakat juga. Dan, jika desa bisa memaintence dana Rp1 miliar lebih per tahun, kenapa tidak kota,” tuturnya.

Terlebih, kata bang Has, Pemprov Jabar di tahun ini menyalurkan anggaran ke Depok Rp11 miliar untuk membantu SKTM bagi warga yang sama sekali tidak mampu.

Itu untuk warga yang tidak mampu di kelas 3. Walaupun hanya Rp25.500 per bulan, tapi kalau tidak bayar selama tiga bulan berturut-turut, SKTM-nya kan tidak berlaku.

“Makanya Pemprov memberikan subsidi, menurut saya Rp11 miliar, tapi tergantung kebutuhan, jika kurang kan bisa minta lagi. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, harus dipikirkan bersama, baik pemkot, pemprov dan pusat,” paparnya.

Ia menambahkan, saat ini jumlah sekolah negeri di Depok belum merata, karena yang sebelumnya enam kecamatan mengalami pemekaran menjadi 11 kecamatan.

Menurutnya, Pemkot Depok harus proaktif menyampaikan ke provinsi terkait pembangunan sekolah baru atau pembelian lahan untuk sekolah tersebut. “Ini kan penting, menyiapkan fasilitas pendidikan agar kedepannya PPDB tidak bermasalah tiap tahunnya,” tandasnya.

Sementara, Ketua DPC PAN Cimanggis, Lalu Sumiartha mengharapkan, agar reses tersebut benar-benar dimanfaatkan masyarakat menyalurkan aspirasi yang muaranya untuk di peningkatan pembangunan dan kemajuan lingkungan.

“Melalui reses ini diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan infrastruktur maupun lainnya,” kata Bang Lalu. -Sapannya. (cky)